Masyarakat Minta Usut Tuntas SHM di Tanah HGU Desa Jenggalu Kabupaten Seluma

0
488
Kepala Desa Jenggalu Joni Midarling, S.T.

Seluma, Beritamerdekaonline.com – Masyarakat Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma masih mempertanyakan ketegasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma masalah sertifikat hak milik (SHM) di tanah HGU yang tak ada kelanjutannya, Kamis (19/11/2020).

Kepala Desa Jenggalu Joni Midarling, S.T. mengatakan permasalahan SHM di tanah HGU alm. Sahabudin sebanyak 65 hektar dan sudah ada yang membuat SHM, ini tentunya sangat bertentangan dengan Undang-undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU peraturan pokok-pokok dasar agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha (HGU), hak guna bangun (HGB), hak pakai. Peraturan menteri ATR/BPN Nomor 7 tahun 2017 tentang pengaturan dan tata cara penetapan harga guna usaha (HGU), keputusan pengadilan negeri tais tanggal 25 April tahun 2019 no1/Pdt,G/PN Tais tentang HGU ex and Drs. Sahabudin (alm) menjadi milik negara.

“Itu keterangan UU, hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Akan tetapi, tanah HGU tidak bisa ditingkatkan menjadi SHM atau sertifikat hak milik, lantaran kepemilikan tanah adalah milik negara,” jelasnya.

“Sedangkan di tanah HGU eks Drs. Sahabudin (alm)sudah ada 29 sertifikat hak milik (SHM). Dan ini benar-benar sudah menyalahi aturan dan tidak pernah ditindak,” tegas Joni.

Ia mengatakan mengapa pihak pemeritah daerah dinilai seakan-akan tutup mata dan membiarkan  kejadian ini. Dan pihak BPN yang harus nya bertanggung jawab mengapa SHM bisa keluar di tanah HGU,sudah tau itu tanah HGU serta jelas-jelas menyalahi aturan, dan jangan biarkan oknum-oknum yang bermain bebas merajalela.

“Harusnya pihak berwajib menelusuri siapa dalang di belakang  terbitnya SHM di tanah HGU.

Karena sampai kapan pun itu akan jadi masalah kalau tidak cepat diselesaikan,” pungkas Kades Jenggalu.

Sementara itu, Kapolres Seluma AKBP Swittanto Prasetyo, S.I.K. saat dikonfirmasi awak media menyampaikan permasalahan tersebut akan diproses jika ada delik pidananya.

“Pasti akan diproses apabila ada pidananya, dan kita dalami dulu kan saksi ahlinya juga dari BPN, sekali lagi kalau ada tindak pidananya akan kita proses,” tutupnya. (MS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here