Keputusan Bupati Tegas..!! Eplementasi Ke Bawah Lemah, Eks HGU Sahabudin Tanpa Ada Kejelasan

0
283

SELUMA – Keputusan Bupati tegas di
rapat koordinasi masyarakat bersama Bupati dan Forkompinda Kabupaten Seluma dan instansi terkait di tanggal 15 Oktober 2020 yang di pimpin bupati Seluma H Bundra jaya SH MH, tapi eplementasi ke bawah lemah, itu yang di rasakan masyarakat jenggalu di eks HGU Sahabudin, (20/11/2020).

Kabag TAPEM Kabupaten Seluma yang juga ketua tim penyelesaian HGU di Jenggalu, Dadang Khosasih kepada media beritamerdekaonline.com di ruang kerjanya menyampaikan, hasil keputusan rapat koordinasi masyarakat bersama Bupati dan Forkompinda Kabupaten Seluma dan instansi terkait di tanggal 15 Oktober 2020 yang dipimpin Bupati Seluma H Bundra jaya SH MH telah mendapatkan hasil.

“Dengan dikeluarkannya surat himbauan Bupati Nomor : 003.1/409/B.1/2020 perihal himbauan pengosongan lahan eks Drs Sahabudin Alm, dengan berdasarkan 5 poin yang tertuang dan bupati memberikan 3 (tiga) poin himbauan, untuk tidak ada aktivitas di situ, untuk pengosongan lahan tersebut dan bagi siapa pun yang dirugikan dengan keputusan tersebut silahkan mengadu atau melaporkan ke pihak berwajib,” ujar Dadang.

Lebih lanjut dadang mengatakan tanah itu sudah ada batas tanah dan mau di pasang plakat atau merek juga butuh dana. Pemerintah Daerah tidak ada dana pada saat ini dan bila diajukan saat ini tidak mungkin terealisasi karena sudah akhir tahun, mungkin di tahun depan 2021 baru bisa pasang merek.

“Dan Pemda tidak berani melarang atau memerintahkan pengosongan pemda hanya menghimbau kepada masyarakat untuk mengosongkan.

“Pemda tidak punyak hak memaksakan melarang memerintahkan mengusir mengosongkan, masyarakat di tanah HGU Eks Drs Sahabudin alm, karena itu tanah milik negara dan yang punya kewenangan peraturan dan aturan UU agraria, memang benar tanah itu berada di kabupaten Seluma tapi tanah itu milik negara bukan milik Pemda Seluma dan sekali lagi kita menunggu reaksi masyarakat bagaimana dan siapapun,” tutup Dadang.

Sementara itu, Kades Jenggalu, Joni Midarling ST menyampaikan, keputusan tegas yang di ambil Bupati, bahwa tanah bekas HGU Sahabuddin di desa Jenggalu dikembalikan ke negara berdasarkan UU saat rapat dengan forkopinda Kabupaten Seluma pada tanggal 15 Oktober 2020 sampai hari ini masih belum jelas.

“Begitu juga dengan ketua tim dan anggota yang telah di SK kan bupati untuk penyelesaian masalah ini, progresnya juga tidak jelas, tentunya ini sangat kita sayangkan sementara setelah rapat dengan Bupati dan Forkopimda berita masalah penyelesaian masalah HGU Sabudin telah menjadi konsumsi publik, tapi sayang eplementasi ke bawah Bupati hanya mengeluarkan surat himbauan yang tidak mengikat, justru membingungkan masyarakat,” ucapnya.

“Kalo progres cara penyelesaian selalu seperti ini, bagaimana Pemda mau menyelesaikan bekas HGU Jenggalu Permai yang sebagian besar dikuasai sudah puluhan tahun oleh oknum PT. Agri Andalas dan kalau kita hitung mungkin sudah ratusan miliyar yang dihasilkan oleh PT. Agri Andalas dari lahan yang ada di desa kami. Namun sangat disayangkan satu perakpun tidak dinikmati oleh masyarakat Jenggalu. Tentunya, ke depan harapan kami dan masyarakat baik eksekuif dan legeslatif harus berani untuk memperjelas masalah  perkebunan PT. Agri Andalas yang ada di Jenggalu, kami tidak melarang siapapun yang akan berinvestasi di desa kami jenggalu ini, namun semuanya harus jelas, karena ini kalau tidak diselesaikan segera akan selalu bermasalah, mungkin sampai ke anak cucu kami nanti,” jelas Kades Jenggalu.(MS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here