Rangkap Jabatan Desa Terbengkalai

HALTIM, BMon – Berita Merdeka OnlineWarga Desa Labi-Labi Kecamatan Wasile Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Mendesak PJ Kades Maskelon Totomo Untuk secepatnya menyelesaikan pembangunan 4 unit rumah layak huni dengan total anggaran sebesar Rp. 188 juta yang sampai saat ini belum tuntas dikerjakan. Sementara itu, anggaran pembangunan rumah tersebut sudah di cairkan pada bulan April tahun 2020.

Risal (35) salah satu warga Desa Labi-Labi kepada Wartawan Rabu (3/3/2021) menuturkan, anggaran DD  40 persen awal itu sudah di cairkan di bulan April tahun 2020 tapi sampai memasuki tahun 2021 bulan maret pembangunan tersebut belum juga rampung. “Kegiatannya berjalan Di bulan Mei 2020 seharusnya pekerjaannya rumah sudah tuntas di bulan Juni atau Juli 2020 tapi kenapa pembangunan tersebut baru 1 unit yang selesai ini ada apa,”Tanya Risal

Tak hanya itu kata Risal, Maskelon Totomo yang juga salah satu Bendahara Kecamatan Wasile Utara itu sudah 1 tahun tak berkantor tanpa alasan yang jelas. “PJ ini sudah 1 tahun tidak pernah datang di desa labi-labi, datang palingan serahkan gaji kaur setelah itu balik lagi ke Desa Hatetabako,”Beber Risal

Sementara itu, Jems Boi Kolong ketua BPD Desa Labi-Labi menuturkan, pihaknya sudah satu kali melayangkan surat panggilan namun tidak pernah dihiraukan oleh Masekelon Totomo. “Kaitan dengan tidak berkantonya PJ itu kita sudah melayangkan surat panggilang satu kali, namun beliau sampai hari ini tidak pernah hadir,”Ungkapnya.

Selain itu juga, kata Jems setiap kali ada pertemuan masyarakat dan BPD, Maskelon tak pernah hadir.
“Bahkan rapat untuk membahas agenda perubahan APDES tahun 2020 saja beliau tidak pernah hadir,”ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Maskelon Totomo PJ Kepala Desa Labi-Labi saat di konfirmasi, membenarkan bahwa 4 unit bantuan rumah layak huni itu baru satu unit yang diselesaikan. “Untuk 3 unit lainnya sisa pemasangan kaca jendela langsung sudah rampung, dan itu akan secepatnya dikerjakan,”Kata Maskelon.

Saat ditanya alasan tidak pernah masuk kantor Maskelon beralasan karena sibuk mengurus pencairan anggaran operasional Kecamatan sehingga tidak berkantor. “Memang waktu pembahasan APDES perubahan di tahun 2020 itu saya tidak hadir karena saya ada urusan pencairan anggaran operasional kecamatan,”Jelasnya. (Can)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by ExactMetrics