Muallem Dukung DPRA Tangani Konflik Lahan di Singkil dan Subulussalam

Muallem Dukung DPRA Tangani Konflik Lahan di Singkil dan Subulussalam
Keterangan photo: Ketua DPP Partai Aceh Muzakir Manaf (kiri), Ketua LMR-RI Aceh Singkil dan Subulussalam Yakarim M (kanan).

Medan, beritamerdekaonline.com – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf menyatakan mendukung sepenuhnya terhadap langkah Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam Dua Minggu terakhir ini tengah menelusuri persoalan konflik antara masyarakat dan pemilik HGU di Aceh Singkil dan Pemko Subulussalam.

“Saya akan tegaskan kepada anggota dewan kita (DPRA-red). Agar lebih serius menanggapi semua persoalan antara masyarakat dengan pemegang HGU perkebunan yang ada di Aceh” sebut Muzakir Manaf menjawab wawancara wartawan di salah satu cafe di Medan Sumut Minggu, (20/02/2022).

Di dampingi ketua LMR-RI Aceh Singkil dan Subulussalam Yakarim M, dan juga kuasa hukum dari masyarakat yang berkonflik. Muzakir Manap yang kerap di sapa Muallem ini menuturkan, iya akan menegaskan kepada anggota DPR Aceh, khususnya di Partai Aceh, agar lebih serius dalam melaksakan tugas pokok dan pungsinya (Tupoksi) untuk menangani terkait konflik antara masyarakat dan pemilik HGU perkebunan, umumnya di Aceh.

Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) ini juga menyayangkan sikap sejumlah management pemegang Hak Guna Usaha (HGU) khusus nya di Aceh Singkil dan Pemko Subulussalam, sudah sekian lama selalu berkonflik dengan masyarkat dengan berbagai persoalan. Mulai dari konflik perizinan, konflik lahan dan konflik plasma.

“Sebenarnya, bukan saja saat ini. Waktu saya wakil Gubernur pun tetap saya tegaskan kepada pihak perusahaan supaya tetap melaksankan hak dan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku. Tetapi tidak di dengarkan. Mungkin saja karena saya sebagai wakil” sesal Mualem

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Aceh Irpannusir kepada sejumlah wartawan seusai memimpin rapat komisi II di gedung DPRA Rabu, (17/02/2022) menuturkan, dalam rapat tersebut beberapa masyarakat dari Aceh Singkil dan Subulussalam yang berkonflik dengan perusahaan HGU. Dalam rapat tersebut kata dia, Komisi II meminta masyarakat dan perusahaan memperlihatkan datanya masing-masing. Jika memang itu hak masyarakat, maka perusahaan harus mengembalikan dan jika itu hak perusahaan,maka masyarakat pun jangan menuntut untuk di ambil alih.

Menyinggung soal palsma, lanjut Irpannusir, memang sudah di atur dalam undang undang dan di perkuat dengan Qanun Aceh, perusahaan HGU berkewajiban menyediakan sebanyak 20 persen kepada masyarakat dari luasan HGU yang di kelolanya.

“Berbicara soal plasma, ini kita bukan meminta, tetapi kita paksa pihak perusahaan HGU agar memberikan sebanyak 20 persen. Kemudian kita meminta kepada perusahaan HGU, setiap ada konflik jangan bertindak represif kepada masyarakat dengan mengandalkan aparat keamanan yang akan berhadapan dengan masyarakat” ujar Irpannusir.

Politisi PAN ini juga memaparkan, secara khusus pihak komisi II telah mengagendakan terkait status izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan PT. Laot Bangko di Kota Subulussalam yang diduga mal-administrasi dalam mekanisme penerbitannya untuk membawa ke-kementerian ATR.

“Secara khusus PT.Laot Bangko, Kita sudah agendakan akan menyampaikan  ke-kementerian ATR. Yang pasti, izin HGU PT. Laot Bangko sudah terbit, tetapi adanya dugaan mal-administrasi dan siapa yang merekomendasikan penerbitannya, wallahu wa’alam bis-shawab” pungkas Irpannusir. (PS)

banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.