banner 1028x90

MARAKNYA MAFIAH TAMBANG ILEGAL DI KABUPATEN SEGERI

MARAKNYA MAFIAH TAMBANGAN ILEGAL DI KABUPATEN SEGERI

SULAWESI SELATAN, BERITAMERDEKAONLINE.COM – Kian maraknya tambang ilegal atau Galian C di Sulawesi Selatan, dan bahkan semakin merajalela. Ironisnya, tidak ada teguran dari pemerintah khususnya dari provinsi ke Kabupaten, salah satunya yang ada di Kabupaten segeri Sulawesi Selatan yang punya Tambang Atau Usaha Ilegal itu diduga tidak mengatongi ijin sehingga masarakat setempat menganggap penambang itu di bekap sama oknum yang tidak bertanggung jawab

“Menurut salah satu Tokoh masyarakat yang namanya tidak mau disebutkan menjelaskan, kegiatan tambang illegal ini hampir semua kabupaten di wilayah Sulawesi Selatan tambang tersebut tidak mengatongi ijin.

“Itu tandanya lemahnya aturan dari provinsi Sulawesi Selatan, ditambah dengan jalan yang kotor akibat dari mobil truk yang melintas dengan muatan material dari tambang illegal. Dan ini sangat membahayakan pengguna jalan khususnya kendaraan roda dua yang melintas,” Katanya, warga setempat jumat (1/12 /203)

Sementara itu, Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Selatan, pada Jumat kemarin (1 /12 /203), saat di konfirmasi Berita Merdeka Online melalui WahtsApp, terkait adanya keluhan masarakat mengenai maraknya Tambang Ilegal ini, hingga berita ini di tayangkan belum ada jawaban.

Perlu diketahui, ada sanksi hukum jika tidak memiliki izin usaha pertambangan yang diatur dalam UU No.4 Tahun 2009 Tentang Minerba, adapun sanksi yang mengatur terkait tidak memiliki izin usaha pertambangan diatur dalam Pasal 158.

Sanksi hukum ini, berlaku untuk setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat 3, Pasal 48, Pasal 67 Ayat 1, Pasal 74 Ayat 1 atau Ayat 5 akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 (tahun) dan/atau denda maksimal Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar).

Tidak hanya itu, jika ada seseorang atau setiap orang yang dengan sengaja memindahtangankan IUP, IPR atau IUPK tanpa persetujuan menteri akan dipidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 5.000.000.000 Miliar (lima miliar rupiah).

Sanksi lain juga, dapat diberikan kepada setiap orang yang IUP atau IUP-nya dicabut atau berakhir serta tidak melaksanakan reklamasi maupun pasca tambang, akan dipidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Kegiatan pertambangan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, karena pertambangan merupakan hal krusial yang sewaktu-waktu dapat menghilangkan keadilan untuk seluruh bangsa Indonesia sehingga sanksi hukum jika tidak memiliki izin usaha pertambangan sangat jelas.

Oleh karena itu, setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan harus mengetahui syarat pengajuan izin galian dan cara mendaftar izin usaha pertambangan 2021 terbaru. Penggolongan pertambangan juga telah ditentukan pemerintah beserta peraturannya masing-masing, salah satunya yaitu peraturan pemerintah tentang galian c. (Sul)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by ExactMetrics