JAKARTA, BERITA MERDEKA Online – Tiga calon wakil presiden (cawapres) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 saling kritik saat mengungkap visi-misi tentang lingkungan hidup. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD menjabarkan visi-misi pada Debat Ke-2 Cawapres atau Debat Ke-4 Pemilu 2024, Minggu (21/1/2024) malam.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengangkat tema “Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Alam (SDA), Pangan, Adat, Masyarakat Agraria, dan Desa.” Moderator debat memberikan waktu empat menit kepada tiga cawapres pada sesi visi-misi terkait tema debat tersebut.
Bahkan, debat telah dimulai dalam penyampaian visi-misi lantaran sejumlah program lawan debat. Sebab, para cawapres juga mengkritik kebijakan lawan yang saat ini menjabat menteri, atau berada dalam kabinet pemerintahan Kabinet Indonesia Maju (2019-2024).
Seperti, kebijakan lumbung pangan atau food estate yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan. Sementara, menteri pertahanan masih dipimpin Prabowo Subianto, yang juga calon presiden nomor urut 1 Pemilu 2024.
Namun, ada pula kebijakan dari Kementerian Pertanian dikritik, walaupun sang menteri tidak mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kritik datang dari Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD, saat ini masih menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Debat Cawapres Ke-2 berlangsung di Balai Sidang (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu malam. Tiga pasangan calon presiden (paslon capres) juga mencuri perhatian dengan menggunakan pakaian senada dengan pasangannya masing-masing.
Tiga paslon capres adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfdu MD.
Berikut ini, lontaran lengkap tiga cawapres tentang visi-misi dan program kerja terkait lingkungan hidup saat debat di Balai Sidang, Mingg (21/1/2024):
1.Cawapres Muhaimin Iskandar
Assallamualaikum Wrb, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadratussyaikh Kyai Haji Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama mengatakan, ‘petani adalah penolong negeri’.
Akan tetapi, hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan kita. Hari ini kita menyaksikan bahwa bukti sensus pertanian BPS menunjukkan 10 tahun terakhir telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem.
Rumah tangga petani gurem, jumlah hampir tiga juta. Ini artinya, 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare.
Sementara, ada seserorang yang memiliki tanah sebesar 500.000 Hektare sebagai kekuasaan negara yang diberikan kepadanya. Di sisi yang lain, kita sangat prihatin, upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui Food Estate.
Food Estate terbukti, mengabaikan petani kita, meninggalkan masayarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan.
Saudara saudara sekalian, krisisi iklim terjadi dan kita menyaksikan bencana ekologi terjadi di mana-mana. Negara harus serius mengatasinya, tidak hanya mengandalkan proyek Giant Sea Wall yang tidak mengatasi masalahnya.
Kita harus sadar bahwa krisis iklim, kenyataan krisi iklim harus dimulai dengan etika. Sekali lagi, etika.
Etika lingkungan. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam, tidak menang-menangan, simbang, manusia dan alam.
Akan tetapi kita menyaksikan bahwa kita tidak seimbang dalam melaksanakan pembangunan kita. Kita melihat, ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius.
Bahkan kita tunjukkan anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah sektor sektor lainnya. Hadirin, saudara sekalian se-Tanah Air yang saya cintai, dengan kesadaran ini, maka kita harus kembali.
Bahwa pembangunan nasional, bahwa kebijakan nasional, harus berpijak kepada yang namanya keadilan. Kedilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antar generasi, keadilan agraria, dan tentu keadilan sosial.
Saudara saudara sekalian, rakyat harus dilibatkan, rakyat tidak boleh ditinggal karena pemilik negeri ini rakyat. Pemerintah hanya adalah pelaksana dari pemilik negeri ini.
Oleh karena itu, desa harus menjadi titik tumpu pembangunan. Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat, harus menjadi bagian utama dari Program Pengadaan Pangan Nasional.
Reforma Agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi para petani kita. Energi baru dan terbarukan harus digenjot, bukan malah dikurangi targetnya, diturunkan targetnya.
Karena itu, kita harus melakukan perubahan. Kita tidak boleh diam, perubahan menghadapi masa depan kita, generasi yang akan datang.
Warga petani dan seluruh warga bangsa yang terlibat, menunggu langkah kita semua. Kita semua harus menghadirkan perubahan untuk Indonesia.
2.Cawapres Gibran Rakabuming Raka
Assallammualaikum Wr, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar, kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya.
Di antaranya, kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Timah, terbesar nomor dua.
Oleh karena itu, Program Hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital.
Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, kita akan dorong transisi untuk energi hijau.
Seperti, bioavtur, biodiesel, dan juga bioetanol. Yang sudah dilakukan, meliputi B35 dan B40.
Potensi energi baru dan terbarukan kita juga luar biasa sekali. Bisa mencakup 3.686 Giga Watt. Yang meliputi, energi surya, angin, air, bioenergi, dan juga panas bumi.
Oleh karena itu, kerja sama Pentahelix wajib untuk didorong. Bapak, ibu yang saya hormati, teman teman sesama anak muda.
Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM, bisa kita kawal, Insyaallah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Untuk generasi muda dan kaum perempuan.
Lima juta di antaranya adalah green jobs. Adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan, green jobs adalah tren ruang kerja masa kini dan masa depan.
Untuk mendorong kesejahteran petani dan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah. Untuk menjaga stabilitas harga pangan, akan kita optimalkan peran dari TPID, ID Food, Bulog, dan Badan Pangan.
Untuk meningkatkan produktivitas para petani, akan kita dorong terus mekanisasi. Generasi muda akan kita dorong, melalui smart farming.
Agenda Reforma Agraria, akan kita lanjutkan juga terkait pemilikan tanah dan juga pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Program PTSL, retribusi tanah, dan one map policy akan dilanjutkan.
Anggaran dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal, dan meningkatkan angka desa berkmebang dan mandiri. Oleh karena itu, anggaran dana desa akan ditingkatkan, sesuai dengan kekuatan fiskal di dalam negeri.
RUU Masyarakat Hukum Adat akan didorong agar lebih berkeadilan. Karena sesuai sesai dengan prinsip suistanable development goals (SDGs), yaitu leave no one behind.
Narasi besarnya di sini adalah berkelanjutan dan penyempurnaan.
3.Cawapres Mahfud MD
Bismillahirrahmannirrahim, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Diskusi atau debat ini, sebagai satu yang penting karena menyangkut tiga hal yang akan menentukan.
Tiga hal yang akan menentukan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bangsa Indonesia. Yaitu, Tuhan, manusia, dan alam.
Di dalam kearifan lokal, misalnya di Jawa dan Bali ada istilah “Tri Hita Karana”. Di Sunda, Jawa Barat, ada Tri Tangtu.
Ada Trinitas, Trisakti, dan sebagainya. Di dalam kearifan lokal, Bangsa Indonesia dari generasi masa lalu, sudah biasa melakukan langkah langkah untuk memberikan perlindungan atas lingkungan hidup, agar lestari.
Bahkan, konstitusi kita juga, menyatakan bahwa sumber daya alam itu harus dikelola dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saudara, sumber daya alam kita kaya, tapi pangan belum berdaulat.
Petani semakin sedikit, lahan pertanian semakin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar. Pasti ada yang salah.
Petaninya sedikit, lahannya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik? Pasti ada yang salah.
Laut kita berlimbah, udara kita meracuni paru-paru kita. Investor masuk, industrialiasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita.
Kemudian, sumber daya alam menjadi sumber sengketa. Di antara rakyat dengan rakyat, di antara pemerintah dengan pemerintah.
Allah mengingatkan tentang ini di dalam Alquran (melanjutkan lantunan ayat). Telah terjadi kerusakan di Bumi karena tingkah laku manusia, di darat dan di laut.
Ini ditunjukkan oleh Allah agar manusia sadar, bahwa mereka telah merusak alam. Di negaranya, yang dikuasai seharusnya oleh bangsanya.
Saudara, saya katakan ini tidak mudah. Komitmen dan keberanian.
Pada 16 Juni 2011, sebagai Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) saya sudah mnengatakan apa-apa yang diperlukan untuk ini. Saya buat vonis pada tanggal 16 Juni, bahwa sumber alam itu untuk memihak rakyat.
Ukurannya ada empat. Satu, pemanfaatan. Dua, pemerataan. Tiga, partisipasi masyarakat. Dan juga penghormatan kepada hak-hak yang diwariskan cara luhur meluhur kita.
Kami akan gunakan empat tolok ukur itu. Tetapi, saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah langkah apa sih yang diperlukan ini?
Untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Maka, kami punya Program Petani Bertani, di Laut Jaya Nelayan Sejahtera.
Jangan, misalnya seperti Food Estate, yang gagal. Dan merusak lingkungan, yang benar saja, rugi dong kita?
Terima kasih. Assallammuallaikum Wrb.
(INT)
