SLEMAN, DIY, BERITA MERDEKA Online – Dalam sebuah acara syukuran yang diadakan di Restauran Muara Kapuas, Selasa (27/2/2024), para relawan dari organisasi Kabeh Sedulur Indonesia, berkumpul untuk merayakan kemenangan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dalam Pemilu 14 Februari 2024 lalu. Ketua Umum Kabeh Sedulur Indonesia, Indria Febriansyah, dalam sambutannya menjelaskan bahwa organisasi ini didirikan pada 19 Februari 2010 oleh para alumni Tamansiswa yang bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan kerjasama dalam memajukan pendidikan di Indonesia.
Indria menegaskan bahwa Kabeh Sedulur Indonesia bukanlah organisasi yang terkait dengan partai politik atau kelompok tertentu, namun lebih merupakan inisiatif dari akar rumput tanpa ada keterkaitan dengan pendiri maupun afiliasi tertentu.
Menurutnya, Kabeh Sedulur Indonesia memperjuangkan Prabowo Subianto sebagai presiden karena dianggap memiliki kemampuan untuk mengembalikan nilai-nilai pendidikan sesuai ajaran Ki Hadjar Dewantara.
Alasan tersebut muncul karena adanya kekhawatiran terhadap kurangnya adab generasi muda terhadap orang tua serta munculnya fenomena geng-geng kecil di kalangan pelajar. Kabeh Sedulur Indonesia meyakini bahwa pendidikan harus kembali diutamakan di Indonesia dan nilai-nilai karakteristik harus ditanamkan kembali dalam proses pendidikan.
Menurut para alumni Tamansiswa yang hadir dalam acara tersebut, sistem pendidikan yang berbasis pada prinsip-prinsip Among Tamansiswa dinilai sebagai cara yang paling tepat untuk menciptakan generasi emas Indonesia yang maju pada tahun 2045.
Dengan demikian, mereka berkomitmen untuk terus mendukung upaya memajukan pendidikan di Indonesia demi masa depan yang lebih baik.
Kabe Sedulur Indonesia Kecam DPR Atas Rencana Hak Angket Terkait Pemilu 2024
Polemik terkait rencana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menggulirkan hak angket terkait pemilu 2024 semakin memanas. Kritik keras datang dari berbagai pihak, termasuk Indria Febriansyah, Ketua Umum Kabeh Sedulur Indonesia, yang menyoroti urgensi langkah tersebut.
Dalam pernyataannya, Indria Febriansyah menegaskan bahwa dengan jumlah laporan kasus yang jauh lebih sedikit dibanding pemilu sebelumnya, yakni hanya 1.722 kasus pada pemilu 2024, dan 15.052 ditahun 2019, hak angket dinilai tidak beralasan.
Ia mempertanyakan motif sebenarnya di balik usulan tersebut, indria memperingatkan agar tak sampai mencoreng demokrasi dengan upaya nekat untuk merebut kekuasaan yang telah jelas disuarakan oleh rakyat.
Lebih lanjut, Indria Febriansyah menyoroti bahwa hak angket seharusnya bukanlah solusi, melainkan mengembalikan kepercayaan pada lembaga independen yang telah ditetapkan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurutnya, kedua lembaga ini telah dipilih oleh DPR RI sebagai penyelenggara independen, sehingga harus dipercayai dalam menjalankan tugasnya.
Kritik juga ditujukan kepada DPR RI sendiri, yang dianggap tidak percaya dengan pilihan yang mereka buat sendiri dalam pembentukan lembaga penyelenggara pemilu. indria Febriansyah menyatakan keheranan atas keputusan DPR RI yang terkesan menyalahkan lembaga independen yang sebelumnya mereka tetapkan.
“Polemik ini semakin memperumit suasana politik di Tanah Air, dengan pertanyaan besar mengenai transparansi, kepercayaan, dan integritas lembaga legislatif. Sementara itu, publik menanti keputusan resmi DPR RI terkait langkah selanjutnya dalam menangani isu yang semakin memanas ini. ujar alumni Tamansiswa yang ditemui dalam syukuran kemenangan Prabowo Gibran di sleman,” ujar Indria Febriansyah. (TIM)
