banner 1028x90

Potensi Money Politic Rawan Saat Jelang Pencoblosan

DIY, BERITA MERDEKA Online – Dosen Ghafar menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara peringkat money politik yang paling tinggi yaitu peringkat ke tiga. Menurut anggota Bawaslu DIY Umi Iliyana, menyatakan bahwa modus money politic dimana pada diriwayatkan pada tahun 2019 masih konvensional sekali pada tahun 2019 itu di Daerah Istimewa Yogyakarta itu di hari-hari itu dimasa tenang ini kita pernah melakukan operasi tangkap tangan di Sleman senilai 1,2 Milyar Rupiah.

“Nah sebelumnya itu setelah dibagi-bagi di kabupaten yang lain dan waktu memasuki di Sleman itu operasi tangkap tangan dan belum di bagi-bagikan di dalam mobil masih ada uang cash sebesar 1,2 Milyar Rupiah pada tahun 2019,” kata Umi, di DIY, Selasa (13/2/2024).

Sedangkan tahun 2024 karna memang lima tahun kemudian teknologi semakin berkembang dan relugasi stagnan di tempat, bahwa pencuri itu lebih kretif, inovatif, dibanding dengan penyelenggara pemilunya karena penyelenggara pemilunya itu terikat dengan regulasi terikat dengan aturan main sementara pencuri yang tidak mempunyai etikat baik dari penyenggara pemilu yaitu dengan memainkan celah-celah regulasi itu.

“Jadi teman-teman atau saudara mendapatkan SMS dari nomor caleg tersebut dengan berkata ‘Mohon dikirim nomor rekening dan nomor kontak atau diminta Gopay’’ nah itu bukan sesuatu yang baru lagi.”

Pada diskusi di Bandung beberapa bulan lalu, Umi Iliyana berkumpul dengan negara-negara berkembang dan mempunyai jiwa serupa dengan negara Amerika Latin yang secara demokrasi yang mempunyai tantangan yang seperti kita kami berdiskusi bagaimana terkait money politik di Amerika Latin ternyata disana lebih komulatif.

“Jadi di Amerika Latin pada tahap pemilu itu tidak lagi menggunakan uang akan tetapi pemilih disana siap diberikan saham di Amerika Latin. Bisa dibayangkan modusnya semakin canggih akan tetapi regulasinya masih belum mampu untuk berfikiran kejauh kedepan untuk menangani modus-modus money politik, yang semakin berkembang dan kemudian lagi dari beberapa hari yang lalu itu kejadiannya di Sulawesi Utara jadi warga-warga mendapatkan kiriman amplop dan isi amplop tersebut hanya sedikit hanya 7 ribu rupiah, akan tetapi di dalam amplop tersebut ada tulisan ‘’sementara kami megirim uang sejumlah ini jika kami terpilih maka akan menyusul Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu maka total tersebut Lima Ratus Ribu,” paparnya.

Sampai-sampai di grup Bawaslu itu, ternyata semua peserta pemilu tidak mau rugi, jadi menjanjikan ini setelah mereka jadi, maka di awal di berikan amplop tujuh ribu rupiah, yang sisanya dikirim setelah mereka terpilih, maka ini modus terbaru yang belum ada di tahun sebelumnya 2019, dan kemudian lagi hal yang sangat sulit di deteksi yaitu di dalam sebuah seminar, itu ada absensi ada nomor telepon, dan setelah seminar misalnya ada kiriman Gopay.

Atau paket data lain tapi berisi narasi’’jangan lupa pilih nomer sekian’’ nah itu tidak menutup kemungkinan maka modus-modus seperti ini Bawaslu mencari informasi, karena masih terikat dengan regulasi dan regulasi mempunyai banyak celah maka ini potensi kerawanan yang sampai hari ini harus di formulasikan untuk segera dilakukan revisi dan perbaikan oleh pembentuk undang-undang karena celahnya disana.

Kita bisa mendeteksi yang mengirim karena pada undang-undang pemilu itu yang diatur oleh money politik itu ada A,B, dan C. Pada titik A yaitu pada masa politik uang itu adalah masa kampanye sabjek hukumnya siapa subjek hukumnya pada masa kampanye ini adalah penyelenggara atau time sukses, berbeda di pemungutan suara kalau hari pemungutan suara subjek hukumnya adalah setiap orang ini regulasi atur, jadi besok terhitung 001 maka kedapatan ada maney politik baik itu dari warga biasa misalnya yang menjadi relawan dan lain-lain yang berpendapatan membagi uang, sembako dan lain-lain maka akan di jerat dengan pasal tiap orang ini di pasal 521.

“Ini yang menjadi kendala regulasi kita memang money politik ini datur di tiga tahap tadi di masa kampanye masa tenag dan masa hari pemungutan suara. Karena terbatasnya money politik ini diatur dalam undang-undang pemilu maka banyak modusnya sebelum masa kampanye maka ini juga menjadi celah regulasi peserta pemilu kemarin itu gas full nya itu sebelum masuk kampanye ada yang bagi-bagi sembako, ada yang vocer, basar murah dan lain-lainnya,” pungkasnya. (Zuhri)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by ExactMetrics