Bengkulu Tengah, Beritamerdekaonline.com – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terus memastikan kelancaran dan transparansi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini dibuktikan dengan aktifnya partisipasi dalam Rapat Koordinasi (RAKOR) yang dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa, dan perangkat Desa. RAKOR dilaksanakan melalui zoom meeting bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Ruang Rapat Bupati pada Kamis, 28 Maret 2024.
Rapat koordinasi ini dibuka secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri. Turut hadir dalam rapat tersebut Pejabat Sementara (PJ) Bupati Bengkulu Tengah, Dr. Heriyandi Roni, M.Si., Sekretaris Daerah Bengkulu Tengah, Drs. Rachmat Riyanto, S.T., M.AP., serta Kepala Badan Keuangan Daerah, Lily Trianti, S.Sos.
Dalam sesi rapat, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, melalui PJ. Bupati Bengkulu Tengah, Dr. Heriyandi Roni, M.Si., secara langsung melaporkan pelaksanaan ADD tahun 2024 kepada Sekretaris Jenderal Kemendagri.
“Untuk Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkulu Tengah, sudah disalurkan kepada 92 Desa dari total 142 Desa. Sementara itu, proses penyaluran untuk 50 Desa lainnya akan segera diselesaikan sebelum datangnya Hari Raya Idul Fitri,” ungkapnya.
Langkah aktif Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mengikuti rapat koordinasi ini menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Melalui platform zoom meeting, para pemangku kepentingan dapat saling berkoordinasi dan melakukan evaluasi bersama untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya.
Penggunaan teknologi dalam rapat koordinasi ini juga menunjukkan adaptasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap perkembangan zaman, di mana pertemuan tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka, namun dapat dilakukan secara virtual, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan efisien.
Dengan adanya komunikasi yang terjalin antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui rapat koordinasi semacam ini, diharapkan implementasi program ADD dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, transparansi yang diperlihatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat menjadi perhatian nasional dan menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. (Hasnul Ependi)
