Asahan, Beritamerdekaonline.com – Kepada seluruh masyarakat yang melintas di Jalan Wahidin, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan. Jalan tersebut dilaporkan mengalami kerusakan dan lubang yang dapat membahayakan pengendara baik roda dua maupun roda empat.
Terkait dengan kondisi jalan yang memprihatinkan ini, kita tidak dapat menutupi keheranan dan kekecewaan. Jalan rusak dan berlubang di seputaran kota Kisaran, khususnya di Jalan Wahidin, merupakan cerminan memalukan dari kurangnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur, terutama di Kabupaten Asahan.
Diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan tampaknya lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang terkadang dianggap tidak penting, seperti pertemuan-pertemuan yang tidak produktif. Kita sering kali bertanya-tanya mengenai apa yang dibicarakan oleh pejabat-pejabat di lingkup pemerintahan setempat, terutama pada setiap hari Senin yang kerap diisi dengan pertemuan-pertemuan yang tidak jelas. Kita juga merasa heran dengan bobroknya sistem kerja Pemerintah Kabupaten Asahan, di mana pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi prioritas utama terabaikan, dan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat terlihat tidak efektif, terutama di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Asahan.
Dodi Antoni, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LSM Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi Kabupaten Asahan (Ketum DPP LSM Gemmako Kab. Asahan), pada Senin (08/04/2024), menyampaikan keprihatinan atas kondisi tersebut. Sebagai bagian dari masyarakat dan sebagai sosial kontrol, ia selalu aktif memantau dan mengawasi pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Asahan.
“Sudah berulang kali kami menyampaikan laporan terkait jalan rusak, mulai dari rusak berat hingga rusak ringan, bahkan ada jalan yang sama sekali tidak pernah dibangun. Kami selalu melakukan investigasi terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Asahan, dan kami menduga bahwa anggaran yang diberikan, baik dari APBD maupun APBN, untuk pembangunan jalan telah dikorupsi. Meskipun anggaran mencapai ratusan miliar, masih banyak jalan yang rusak dan tidak dibangun dengan baik,” ujarnya.
Menurut laporan yang diterima, anggaran APBD Kabupaten Asahan mencapai 1,7 triliun, namun pemerintah tampaknya gagal memprioritaskan pembangunan infrastruktur, khususnya di Dinas PUTR. Meskipun pemerintah pusat telah memberikan prioritas pada tiga kantor dinas, termasuk Dinas PUTR, namun kenyataannya jalan-jalan di Kabupaten Asahan masih banyak yang rusak parah dan berlubang, mengancam keselamatan masyarakat.
Dalam situasi ini, kerugian negara juga menjadi perhatian. Kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak telah menyebabkan kerugian hingga mencapai 11 miliar rupiah. Namun, pihak terkait tampaknya acuh tak acuh dan mengabaikan masalah ini.
Kita berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas dan bertanggung jawab atas kondisi infrastruktur yang memprihatinkan ini. Keselamatan dan kenyamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar anggaran yang terbuang sia-sia. (TIM)
