Jajaran Polres Mesuji Monitoring Mimbar Bebas Dalam Peringatan Hari Buruh di Moro Seneng Register 45

Jajaran Polres Mesuji Monitoring Mimbar Bebas Dalam Peringatan Hari Buruh di Moro Seneng Register 45

Mesuji, Lampung | Beritamerdekaonline.com – Aksi mimbar bebas yang dilakukan oleh Persatuan Petani Moro Moro Way Serdang (PPMWS) dalam memperingati Hari Buruh Nasional di jalan Poros tugu PSHT pemukiman Moro Seneng Register 45, Kamis (02/05/24), menjadi sorotan di Kota Mesuji. Polres Mesuji turut mengamankan jalannya aksi tersebut dengan mengirimkan personil ke lokasi.

Kasat Samapta IPTU Darlis, yang mewakili Kapolres Mesuji AKBP Ade Hermanto S.H, S.IK, CPHR, M.M, menyampaikan bahwa aksi ini adalah bagian dari upaya warga pemukiman Moro Seneng Register 45 untuk menyuarakan aspirasi mereka. Beberapa poin pernyataan sikap disampaikan, termasuk permintaan kepada pemerintah untuk mencabut UU No.6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan seluruh produk hukum pelaksana turunannya yang dianggap merugikan kepentingan seluruh rakyat pekerja Indonesia.

Selain itu, mereka juga menuntut pembatalan Program Reforma Agraria-Perhutanan Sosial (RA-PS), yang dianggap telah mengakibatkan hilangnya hak kaum tani, masyarakat adat, dan rakyat Indonesia atas tanah yang menjadi tempat lingkungan hidup dan sumber penghidupan mereka secara turun temurun.

“Aksi Longmarch dan mimbar bebas ini tujuannya adalah massa menolak berbagai macam program kemitraan perhutanan sosial di Wilayah Register 45, serta meminta agar Pemerintah menaikkan harga komoditas pertanian,” jelas Kasat Samapta.

Pengamanan dilakukan dengan baik oleh Polres Mesuji, dipimpin langsung oleh Kasat Samapta IPTU Darlis dan didukung oleh para pejabat utama Polres Mesuji serta Kapolsek Mesuji Timur IPDA Andre Saputra S.IP, M.H. Sebanyak 54 personel Polres Mesuji turut serta dalam pengamanan tersebut.

Aksi ini merupakan bagian dari gerakan yang lebih luas untuk memperjuangkan hak-hak petani dan buruh di Indonesia. Menurut para peserta aksi, perlindungan terhadap produksi pertanian milik petani miskin harus ditingkatkan, termasuk penetapan harga dasar yang adil dan ketersediaan benih, pupuk, obat-obatan pertanian, serta alat-alat pertanian dengan harga yang terjangkau.

Diharapkan bahwa aspirasi yang disuarakan melalui aksi ini dapat didengar oleh pemerintah dan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi para petani dan buruh di Indonesia. (sumarno)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by ExactMetrics