Klarifikasi Proses Penyelesaian Barang Sita Eksekusi Saham PT Gunung Bara Utama (GBU) dalam Perkara Korupsi dan TPPU PT Asuransi Jiwasraya

Klarifikasi Proses Penyelesaian Barang Sita Eksekusi Saham PT Gunung Bara Utama (GBU) dalam Perkara Korupsi dan TPPU PT Asuransi Jiwasraya

Jakarta, Berita Merdeka Online – Pusat Penerangan Hukum memberikan klarifikasi terkait pemberitaan di media mengenai penyelesaian barang sita eksekusi saham PT Gunung Bara Utama (GBU) dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di PT Asuransi Jiwasraya. Berita yang beredar menyatakan seolah-olah ada pelanggaran hukum dalam proses lelang tersebut. Berikut penjelasan detail terkait hal tersebut:

Pada 24 Agustus 2021, kasus ini telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021 terhadap Terpidana Heru Hidayat, yang dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp10.728.783.375.000.

Pada 1 Juli 2022, Pusat Pemulihan Aset bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Direktur Lelang melakukan penilaian dengan melibatkan Appraisal Independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung’s Zulkarnain & Rekan. Penilaian khusus terhadap barang rampasan negara berupa bangunan, kendaraan, dan alat berat dengan nilai Rp9.059.764.000.

Pelaksanaan Eksekusi. Pada 8 September 2022, dilakukan eksekusi terhadap 100% saham PT Gunung Bara Utama (GBU) sebanyak 1.626.383 lembar saham yang terdiri dari 409.642 lembar saham milik PT Black Diamond Energy (25,19%) dan 1.216.741 lembar saham milik PT Batu Kaya Berkat (74,81%).

Pada 14 November 2022, Pusat Pemulihan Aset meminta KJPP Syarif Endang & Rekan untuk melakukan appraisal atas saham-saham tersebut dengan nilai Rp3.488.000.000.000 berdasarkan Laporan Penilaian Nomor 000063/2.0113-03/BS/11/034/I/XI/2022.

Proses Lelang Pada 17 November 2022, Pusat Pemulihan Aset mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda untuk dua objek lelang: barang rampasan berupa bangunan, kendaraan, dan alat berat senilai Rp9.059.764.000, serta paket 100% saham senilai Rp3.488.000.000.000.

Pada 5 Desember 2022, KPKNL Samarinda menetapkan jadwal lelang pada 21 Desember 2022 melalui e-auction open bidding.

Pelaksanaan dan Pengawasan Lelang. Pada 19 Desember 2022, dilaksanakan aanwijzing di Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda yang dihadiri oleh berbagai pihak termasuk Kepala Pusat Pemulihan Aset, Direktur Lelang DJKN Kementerian Keuangan, dan calon peserta lelang.

Pada 21 Desember 2022, dilakukan pelelangan untuk lot 1 berupa bangunan, kendaraan, dan alat berat dengan nilai Rp9.059.764.000, dan lot 2 berupa 1.626.383 lembar saham dengan nilai Rp3.488.000.000.000.

Peninjauan Ulang dan Lelang Tahap Kedua. Pada 3 April 2023, setelah Rapat Konsultasi Pusat Pemulihan Aset, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, dan Direktur Lelang DJKN, disepakati untuk dilakukan appraisal ulang oleh KJPP Tri Santi & Rekan. Hasil penilaian menunjukkan nilai pasar saham sebesar Rp1.945.873.000.000 berdasarkan Laporan Penilaian Nomor 00007/2.0040-00/B5/05/0585/I/V/2023.

Pada 8 Juni 2023, dilaksanakan pelelangan tahap kedua melalui e-auction dengan uang jaminan Rp900 miliar. Pada 9 Juni 2023, PT Indobara Utama Mandiri melakukan pelunasan lelang sebesar Rp1.103.350.000.000, dan pada 15 Juni 2023 dilakukan penyerahan objek lelang kepada Oki Tri Wahyudi sebagai perwakilan PT Indobara Utama Mandiri sebagai pemenang lelang.

Proses pelelangan ini telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama adalah untuk memasukkan hasil lelang ke kas negara yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat pemegang premi yang menjadi korban korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.

Penyelesaian barang sita eksekusi dilakukan untuk menghindari fluktuasi harga saham dan pengaruh harga batubara yang menurun drastis. Hal ini juga untuk memastikan aset tidak dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab dan untuk menghindari biaya pemeliharaan yang membengkak, sehingga pelelangan dilakukan dengan cepat, tepat, dan mudah.

Setelah eksekusi lahan PT GBU, terjadi perlawanan dari pemegang saham dengan gugatan perdata menggunakan alat bukti palsu. Setelah putusan perdata dimenangkan oleh Kejaksaan RI di Pengadilan Tinggi, kasus ini dilanjutkan ke pidana khusus dengan menetapkan tersangka Ismail Thomas (mantan Bupati Sendawar) sebagai terdakwa.

Demikian klarifikasi ini disampaikan untuk menjelaskan polemik yang berkembang di media dan masyarakat terkait penyelesaian barang sita eksekusi saham PT Gunung Bara Utama dalam perkara korupsi dan TPPU PT Asuransi Jiwasraya. (CW01G)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by ExactMetrics