Bengkulu, Berita Merdeka Online – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir terus mendorong implementasi pelayanan publik berbasis teknologi, yang dikenal sebagai pelayanan e-publik. Langkah ini mencakup berbagai sektor, termasuk investasi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pada Dialog Publik Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu. Acara ini bertajuk “Implementasi Khittah Perjuangan HMI Era Society 5.0 untuk Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur” dan diadakan di Balai Raya Semarak Bengkulu pada Ahad (26/05) malam.
Khairil Anwar menekankan bahwa konsep Society 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat perkembangan teknologi. Konsep ini berupaya menciptakan keseimbangan antara teknologi sebagai pemicu perkembangan ekonomi dan sebagai sarana untuk meningkatkan kehidupan serta kesejahteraan sosial masyarakat. “Ini sesuai dengan konsep Society 5.0 yang menjadikan manusia berada di pusat perkembangan teknologi,” jelasnya.
Implementasi dari Society 5.0 melibatkan pengolahan data masif di ruang maya (cyberspace), yang dikumpulkan dari aktivitas manusia dan benda-benda fisik lainnya. Data ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan efisiensi, keamanan, kenyamanan, kesehatan, serta distribusi kesejahteraan yang lebih seimbang. “Titik beratnya society 5.0 adalah pada pemerintahan dan SDM. Jadi dialog publik kali ini sangat tepat sekali, karena ketika kita tidak bisa menyiapkan SDM dengan baik, maka jangan harap society 5.0 ini bisa kita capai,” imbuh Khairil Anwar.
Ketua Presidium Majelis Wilayah KAHMI Provinsi Bengkulu, Sehmi, mengungkapkan bahwa HMI siap mengambil peran dalam menyiapkan SDM berdaya saing untuk Indonesia Emas 2045. “Maka dari itu sangat penting bagi KAHMI dan HMI menyiapkan kader menjadi SDM berkualitas. Yakin usaha sampai itu tentu ada ikhtiar dan tidak serta merta bisa dilakukan dengan hal yang biasa,” ujarnya.
Sehmi juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis, perusahaan BUMN, pemerintah, serta universitas dan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dalam perkembangan SDM di Indonesia saat ini. Tantangan tersebut meliputi bagaimana institusi di Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari perkembangan teknologi, seperti mengurangi emisi, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, meningkatkan partisipasi industri nasional, dan mencegah runtuhnya pranata sosial di masyarakat.
Tantangan ini harus dihadapi bersama-sama sedini mungkin. “Sedini mungkin harus sama-sama kita persiapkan. Di antaranya bagaimana institusi di Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut,” jelas Sehmi. Upaya ini termasuk mengurangi emisi, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, meningkatkan partisipasi industri nasional, dan mencegah runtuhnya pranata sosial di masyarakat.
Dalam rangka menghadapi era Society 5.0, peran serta dan kolaborasi dari semua pihak sangat diperlukan. Pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa teknologi tidak hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial. Dengan persiapan yang matang dan kerja sama yang baik, Indonesia bisa mencapai tujuan-tujuan besar di era Society 5.0 dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Dengan adanya peran aktif dari HMI dan KAHMI dalam menyiapkan SDM berkualitas, serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Indonesia dapat menghadapi tantangan era Society 5.0 dengan baik. Sehingga, setiap capaian pembangunan tidak hanya menjadi prestasi teknologi, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. (CW01-G)
