JAM-Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono Dikukuhkan Menjadi Guru Besar Ilmu Hukum dan Pemulihan Aset pada Universitas Sebelas Maret

JAM-Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono Dikukuhkan Menjadi Guru Besar Ilmu Hukum dan Pemulihan Aset pada Universitas Sebelas Maret
Prof. Bambang Sugeng Rukmono Universitas Sebelas Maret (UNS) Guru Besar Kehormatan Hukum Pidana Korupsi

Beritamerdekaonline.com – Pada Jumat, 28 Juni 2024, Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta menggelar acara pengukuhan Prof. (HC-UNS) Dr. Bambang Sugeng Rukmono, S.H., M.M., M.H. sebagai Guru Besar Kehormatan dalam Bidang Hukum Pidana Korupsi dan Pemulihan Aset di Fakultas Hukum (FH). Acara ini berlangsung di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS dan dihadiri oleh berbagai pejabat, akademisi, serta mahasiswa.

Prof. (HC-UNS) Dr. Bambang Sugeng Rukmono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung RI, memulai karirnya di Kejaksaan pada tahun 1989. Gelar Guru Besar Kehormatan yang diterimanya ini diatur dalam Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi. Gelar ini mengharuskan penerimanya untuk mengabdi dan membagikan ilmu serta keahliannya demi kemajuan civitas akademika UNS.

Dalam pidato inagurasinya yang berjudul “Mewujudkan Central Authority Menjadi Bagian Integrated Justice System Di Bawah Kewenangan Kejaksaan Sebagai Upaya Optimalisasi Asset Recovery”, Prof. Bambang mengemukakan pentingnya otoritas sentral sebagai bagian dari sistem peradilan terpadu di bawah Kejaksaan. Tujuan utama dari gagasan ini adalah untuk mengoptimalkan perampasan aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri.

Baca Juga: Kota Semarang Terbaik Peringkat 1 Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Award 2024

Menurut Prof. Bambang, pengembalian aset negara yang telah dicuri akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori kemanfaatan dalam hukum, dimana hukum harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum. Ia menyoroti bahwa salah satu hambatan utama dalam perampasan aset di luar negeri adalah birokrasi yang tidak efektif, yang seringkali melemahkan penegakan hukum.

Lebih lanjut, Prof. Bambang menjelaskan bahwa banyak negara maju seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina telah menempatkan otoritas sentral di bawah Kejaksaan Agung sebagai bagian dari sistem peradilan terpadu mereka. Penerapan konsep ini di Indonesia diyakini akan membawa dampak positif bagi perkembangan hukum pidana di tanah air.

Gagasan Prof. Bambang mencakup dua aspek kebaruan utama. Pertama, rekonstruksi kelembagaan otoritas sentral untuk meningkatkan efektivitas penuntutan. Kedua, integrasi otoritas sentral dalam asas dominus litis, asas oportunitas, dan sistem penuntutan tunggal serta efektivitas pemulihan aset di luar negeri.

Pada akhir pidatonya, Prof. Bambang berharap pencapaian ini dapat menginspirasi generasi muda, terutama para mahasiswa UNS, untuk terus berkarya dan berinovasi demi kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, mereka dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara.

Pemberian gelar kehormatan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Prof. Bambang pribadi, tetapi juga bagi UNS dan dunia pendidikan Indonesia secara keseluruhan. Dengan gelar ini, Prof. Bambang diharapkan dapat terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara.

Editor; Admin Redaksi

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *