Hukum  

JAM-Pidum Selesaikan Perkara Pencurian Melalui Restorative Justice

JAM-Pidum Selesaikan Perkara Pencurian Melalui Restorative Justice

Jakarta, Berita Merdeka Online – Kamis, 20 Juni 2024, Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, memimpin ekspose untuk menyetujui 14 permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.

Salah satu perkara yang diselesaikan adalah kasus Tersangka Agus Setiawan bin Tauzi dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Ia dituduh melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, terkait dengan pencurian sebuah tower air berkapasitas 500 liter dari SD Negeri 04 Papan Rejo.

Agus mengira tower tersebut tidak terpakai dan berusaha menjualnya untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, tower tersebut tidak laku terjual hingga Agus diamankan oleh pihak kepolisian. Mengetahui motif dan penyesalan Agus, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Mohamad Farid Rumdana, menginisiasi penyelesaian melalui keadilan restoratif.

Dalam proses perdamaian, Agus mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada pihak sekolah. Pihak sekolah memaafkan dan meminta agar proses hukum dihentikan. Permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diajukan dan disetujui dalam ekspose pada 20 Juni 2024.

Selain kasus Agus, JAM-Pidum juga menyetujui 13 perkara lain melalui mekanisme keadilan restoratif, antara lain:

  • Tersangka Tobi Irawan bin Anton dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara (Pasal 480 KUHP tentang Penadahan).
  • Tersangka Dadan Ramadhan bin Subri dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara (Pasal 351 Ayat 1 KUHP tentang Penganiayaan).
  • Tersangka Romli bin Syukur dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara (Pasal 480 KUHP tentang Penadahan).
  • Tersangka Tri Septiyono bin Wagiman dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (Pasal 351 Ayat 1 KUHP tentang Penganiayaan).
  • Tersangka Egi Elifen Malelak alias Egi dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang (Pasal 80 Ayat 1 jo. Pasal 76C UU Perlindungan Anak atau Pasal 351 Ayat 1 KUHP tentang Penganiayaan).
  • Tersangka Zainal Arifin bin Moch. Zaini dari Kejaksaan Negeri Surabaya (Pasal 362 KUHP tentang Pencurian).
  • Tersangka Abdul Aziz M. alias Aziz bin Mahfud dari Kejaksaan Negeri Surabaya (Pasal 362 KUHP tentang Pencurian).
  • Tersangka I Mohammad Anas Abdoellah bin Abdoellah dan Tersangka II Ferli Darmayanto bin Anang Sugianto dari Kejaksaan Negeri Surabaya (Pasal 351 Ayat 1 KUHP tentang Penganiayaan).
  • Tersangka Amirza Ahmad bin Slamet dari Kejaksaan Negeri Surabaya (Pasal 310 Ayat 3 jo. Pasal 106 Ayat 1 UU Lalu Lintas).
  • Tersangka Dika Alif Adilla bin Karmo Supriadi dari Kejaksaan Negeri Batu (Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan).
  • Tersangka Erwin Dwi Prambudi alias Nci bin Darianto dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun (Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan atau Pasal 378 KUHP tentang Penipuan).
  • Tersangka Muhamad Faisal Firmansyah bin Dedy Eka Sugiyanto dari Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan (Pasal 310 Ayat 4 UU Lalu Lintas).
  • Tersangka Andhi Yudadamayanto dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro (Pasal 44 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Proses perdamaian ini melibatkan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, serta komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan pidana. Pertimbangan sosiologis dan respon positif masyarakat juga menjadi faktor penting dalam penyelesaian ini.

JAM-Pidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif sesuai peraturan yang berlaku sebagai perwujudan kepastian hukum. (CW01-G)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *