Pemerintah Provinsi Bengkulu Akan Jembatani Mediasi Antara BPS Air Berau dan CV Kenzi

Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, menerima audiensi Badan pengelola Sungai (BPS) Air Berau Kec Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko. Audiensi tersebut membahas tentang melestarikan dan melindungi aliran sungai Air Berau dari aktivitas pencemaran dan perusakan lingkungan.

Bengkulu, Beritamerdekaonline.com -Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, menerima audiensi Badan pengelola Sungai (BPS) Air Berau Kec Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko. Audiensi tersebut membahas tentang melestarikan dan melindungi aliran sungai Air Berau dari aktivitas pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dikatakan Isnan, Badan Pengelolaan Sungai ini merupakan gabungan masyarakat Desa Air Berau dan Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko mengklaim bahwa perizinan pertambangan yang kelola oleh CV Kenzi tidak memenuhi syarat.

“Ini merupakan konflik internal mereka, pernyataan dari pada pihak Badan Pengelolaan Sungai dari dua desa ini mengklaim perusahaan tambang tersebut perizinan nya tidak SAH. Padahal keluar nya surat izin tersebut tidak mudah dan kenapa perusaan sudah mau jalan masyarakat protes,” kata Isnan Fajri, saat di wawancarai di ruang kerjanya, Rabu (19/6/2024).

“Kita dari pemerintah provinsi Bengkulu akan menjembatani proses mediasi tersebut agar tidak terjadi konflik,” sambungnya.

Sejauh ini, tim pencari fakta dari pemerintah provinsi Bengkulu sudah melakukan penelurusan terkait adanya laporan masyarakat bahwa perusahaan tambang tersebut tidak memiliki izin baik dari pemerintah desa maupun adat setempat.

“Tim kita sudah turun dan sudah mewawancarai beberapa tokoh masyarakat, fakta nya proses perizinan mulai dari pemerintah desa dan adat setempat menyatakan izin tersebut ada. Cuman, ada beberapa penolakan dari kelompok masyarakat iya. Dan ini nanti kita akan sampaikan ke pimpinan untuk mencari jalan terbaik nya,” ujar Isnan.

Sementara itu, Ketua Badan Pengelolaan Sungai Air Berau dan Lubuk Bento, M. Yakin mengaku bahwa izin dari CV Kenzi tersebut tidak SAH dengan alasan tidak pernah melibatkan masyarakat terkait pembukaan tambang Kuari yang di kelola oleh CV Kenzi.

“Masyarakat tidak pernah dilibatkan terkait perizinan tambang tersebut, tentu ini menurut kami sangat mencidrai hukum adat yang terdapat di dua desa tersebut. Mengingat, kami sangat menjaga kelestatian lingkungan terutama atas perambahan hutan secara legal disepanjang aliran sungai Air Berau dan Lubuk Bento,” tetang M. Yakin.

“Maka dari itu, disini kami meminta kepada pemerintah provinsi Bengkulu untuk menghentikan dan mencabut izin dari pada CV Kenzi, jika di terusakan akan terjadi konflik yang besar di masyarakat nanti nya,” singkat M. Yakin

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *