Cipayung Plus Pekanbaru Laporkan Skandal Proyek Jembatan Kampar: Kerugian Negara Rp50 Miliar

// Audit BPKP Ungkap Kerugian Rp50 Miliar dalam Proyek Jembatan Kampar

Audit BPKP Ungkap Kerugian Rp50 Miliar dalam Proyek Jembatan Kampar

Beritamerdekaonline.com, Pekanbaru – Sebuah laporan audit mengungkap dugaan keterlibatan beberapa pejabat dalam proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Kampar. Di tengah isu ini, Indra Pomi Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, diduga memainkan peran kunci dalam memenangkan PT Wijaya Karya dalam lelang proyek tersebut. Proyek ini dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015-2016 dengan skema Multi Years Contract (MYC).

Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengidentifikasi adanya kerugian negara yang signifikan akibat tindakan yang dilakukan oleh Indra Pomi Nasution bersama dengan beberapa pejabat lainnya, yaitu Jeffey Noer, Firjan Taufa, dan I Ketut Suarbawa. Laporan ini terdaftar dengan Nomor: SR-1425/D5/01/2020 dan diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2020. Berdasarkan laporan tersebut, kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp50.016.543.630,73 (lima puluh miliar enam belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah dan tujuh puluh tiga sen).

Proyek pembangunan jembatan ini direncanakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah di Kabupaten Kampar. Namun, proses lelang yang dilakukan diduga tidak transparan dan penuh dengan manipulasi. Indra Pomi Nasution diduga menggunakan pengaruhnya untuk memastikan PT Wijaya Karya memenangkan lelang tersebut, meskipun terdapat indikasi bahwa perusahaan ini mungkin tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan.

Jeffey Noer, Firjan Taufa, dan I Ketut Suarbawa, yang juga terlibat dalam proyek ini, diduga bekerja sama dengan Indra Pomi untuk memanipulasi proses lelang. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak integritas sistem pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kampar.

Kerugian sebesar lebih dari Rp50 miliar yang diidentifikasi oleh BPKP menunjukkan betapa besar dampak dari dugaan korupsi dalam proyek ini. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Hal ini mencerminkan adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan dan pengawasan terhadap proyek-proyek besar.

Selain kerugian finansial, kasus ini juga berdampak negatif terhadap citra pemerintah daerah. Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola dana publik dengan baik dan transparan turut tergerus. Hal ini berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah.

Dalam menghadapi kasus ini, aparat penegak hukum diharapkan dapat bertindak tegas untuk menindak para pelaku yang terlibat dalam dugaan korupsi ini. Penegakan hukum yang tegas dan transparan akan menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang di masa depan.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Penggunaan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir potensi penyimpangan. Peningkatan kapasitas dan integritas para pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan juga harus menjadi prioritas.

Editor: Admin Redaksi

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *