SEMARANG, Berita Merdeka Online – Pengacara asal Semarang, Megawati Prabowo, menyatakan dukungannya terhadap upaya Calon Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti dan Calon Wakil Wali Kota, Iswar Aminuddin, dalam menghapuskan budaya korupsi di Kota Semarang.
Dalam pernyataannya pada Senin 30 September 2024, Megawati menilai langkah yang diambil pasangan Agustin-Iswar ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Bu Agustina dan Pak Iswar bisa menjadi inspirasi serta teladan bagi warga dalam hal pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar pengacara yang berparas cantik tersebut.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya efisiensi pelayanan publik agar masyarakat merasa lebih percaya terhadap kepemimpinan di Kota Semarang.
“Jadi, sistem penganggaran dan manajemen operasional pelayanan kepada masyarakat menjadi kunci terbangunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Megawati menyatakan harapannya agar Agustina dan Iswar dapat menjadi pemimpin yang diandalkan jika terpilih memimpin Kota Semarang.
“Kami mengandalkan Ibu dan Bapak jika terpilih sebagai pemimpin di Kota Semarang,” katanya. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan seorang pemimpin diukur dari kemakmuran warganya.
Menanggapi pernyataan Megawati, Agustina Wilujeng Pramestuti menekankan pentingnya menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan taat hukum sebagai fondasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, masalah hukum yang dialami oleh pemerintahan dapat berdampak signifikan terhadap ekonomi suatu daerah.
“Setiap masalah hukum yang menimpa sebuah pemerintahan akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka, saya akan menjamin keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas,” ujar Mbak Agustin, sapaan akrabnya.
Mbak Agustin juga menambahkan bahwa profesionalisme dalam pemerintahan seharusnya seperti cara pengusaha mengelola usahanya.
Iswar Aminuddin menyoroti bahwa korupsi tidak hanya melibatkan pejabat pemerintahan, tetapi juga pengusaha. Di Semarang, menurutnya, sistem pemerintahan berbasis elektronik sudah diterapkan untuk meminimalisir interaksi langsung antara pengusaha dan pejabat guna mengurangi peluang terjadinya transaksi ilegal yang berpotensi korupsi.
“Masalah korupsi, suap, atau gratifikasi sering terjadi di luar kantor karena adanya egoisme pengusaha dan oportunisme pejabat,” pungkasnya.(day)
