Agam, (Sumbar) Beritamerdekaonline.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengadakan Rapat Koordinasi Penyusunan Strategi, Kebijakan, dan Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Sumatera Barat di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam pada Selasa (29/10). Rapat ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Pjs Bupati Agam, Dr. Endrizal, SE, MSi, menyoroti tantangan inflasi yang dapat menggerus daya beli masyarakat.
“Tingkat inflasi yang tinggi dan tidak terkendali berdampak besar terhadap daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Jika kondisi ini berlarut, akan meningkatkan angka kemiskinan,” ujarnya.
Endrizal menjelaskan bahwa inflasi dapat terjadi akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Dari sisi penawaran, inflasi dipicu oleh berbagai faktor seperti tingginya biaya produksi, rendahnya kapasitas produksi, hambatan distribusi, dan gagal panen. Di sisi lain, deflasi atau penurunan harga yang berkepanjangan juga berdampak buruk dengan mengurangi pendapatan masyarakat dan menurunkan daya beli.
Data terbaru menunjukkan penurunan harga sejumlah komoditas pangan selama lima bulan berturut-turut hingga September 2024. Penurunan ini disebabkan oleh stok atau produksi yang melampaui permintaan, sementara daya beli masyarakat melemah. Akibatnya, pendapatan masyarakat turut terdampak, sehingga semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Melalui Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) ini, Endrizal berharap dapat melahirkan gerakan nyata dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“Sinergi antar-stakeholder sangat penting untuk menjaga stabilitas inflasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tambahnya.
Endrizal juga menekankan perlunya pembentukan koperasi yang terdiri dari para petani sebagai langkah untuk memutus mata rantai rendahnya harga pemasaran hasil produksi pertanian dibandingkan harga jual di pasar.
“Koperasi berperan sebagai offtaker sekaligus pengendali harga, sehingga petani tidak perlu lagi membawa hasil produksinya ke pasar. Selain dapat mengurangi biaya, petani juga tidak akan lagi menjual hasil produksinya kepada tengkulak yang sering mempermainkan harga,” ungkapnya.
Plh Sekdaprov Sumbar yang diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian, Ir. Kuatini Deti Putri, MSi, menambahkan bahwa agenda rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan capacity building TPID Sumatera Barat yang telah diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi dan Bank Indonesia untuk memperkuat kapasitas pengendalian inflasi di daerah.
Program kegiatan pendukung untuk merealisasikan rencana aksi sebagai tindak lanjut capacity building antara lain Merealisasikan pembentukan daerah sentra produksi pangan yang baru di dekat daerah konsumen, Memaksimalkan fungsi dan tugas TTIC Center dan menyediakan data neraca pangan.
“Dengan situasi ini, kami perlu bersinergi untuk menyiapkan langkah antisipatif agar inflasi tetap terkendali, demi menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (KN)
