Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, secara resmi membuka acara Evaluasi Pelaksanaan Anggaran hingga Triwulan III serta Sosialisasi Langkah Akhir Tahun 2024 di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur, Rabu (16/10/2024). Acara ini dihadiri sejumlah pejabat penting, seperti Kepala KPPN Kota Bengkulu, Mohammad Arief Barata, dan Kepala Bapperida, Yuliswani.
Isnan menegaskan, evaluasi anggaran ini krusial untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN digunakan secara efektif dan efisien. Dalam APBN tahun 2024, Provinsi Bengkulu menerima alokasi sebesar Rp 3,1 triliun. Namun, sebagian besar anggaran ini dikembalikan ke tingkat kabupaten dan kota untuk mendukung program pembantuan serta dekonsentrasi.
“APBN memiliki peran besar dalam pembangunan daerah kita. Namun, kita menghadapi tantangan, seperti penambahan pegawai baru tanpa alokasi anggaran tambahan yang signifikan. Penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan belanja pegawai dan menyelesaikan masalah tenaga honorer yang masih tertunda,” ungkap Isnan.
Isnan juga menyoroti pentingnya transparansi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. “Setiap rupiah yang dibelanjakan harus berdampak positif. Evaluasi ini memastikan kita mampu memenuhi tujuan pembangunan di akhir tahun.”
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ia menggarisbawahi perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Kepala KPPN Kota Bengkulu, Mohammad Arief Barata, menambahkan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan APBN. Langkah ini diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.
Sebagai penutup acara, Bapperida menerima sertifikat penghargaan dari KPPN sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama yang baik dalam evaluasi dan sosialisasi anggaran. Sesi diskusi yang berlangsung kemudian mengangkat tantangan pengelolaan anggaran, pentingnya transparansi, serta bagaimana kolaborasi pemerintah dengan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan acara ini, diharapkan semua pihak dapat terus menjaga fokus pada penggunaan anggaran yang tepat guna, sehingga pembangunan daerah bisa berjalan lebih cepat dan efektif. (Adv)