SALATIGA, Berita Merdeka Online – Hari ini Rabu, 16 Oktober 2024, puluhan warga Papua kembali mendatangi rumah sekaligus kantor koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN), Nicholas Prasetyo, di Jalan Merdeka Selatan Nomor 54, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Nicholas Prasetyo, merupakan seorang bos tambang yang diduga terlibat konflik lahan adat di Papua.
Perwakilan warga Papua, Magel Kobak mengatakan bahwa kedatangan warga Papua tersebut dengan itikad baik agar konflik lahan adat yang mereka perjuangkan segera selesai.
“Biar Niko punya rasa tanggung jawab, kalau tidak bersalah dan terlibat kenapa harus menghindar. Kami datang kesini, dikantor biar Niko harus datang menyelesaikan masalah di Istana,” ujar Magel Kobak, kepada awak media.
Warga Papua berencana akan menduduki kantor koperasi Bahana Lintas Nusantara sampai Nicholas Prasetyo datang ke Istana sesuai panggilan Kantor Staf Presiden (KSP).
“Kami datang menuntut melihat orang tua kami, anak Papua, pak Ondo yang di permainkan Nicholas sama pengacaranya. Dan sangat tidak menghargai panggilan istana KSP. Jadi kami menginginkan kejelasan biar masalah bisa diselesaikan. Kalau Nico tidak datang, maka kami akan menduduki rumah dan kantor ini sampai ia datang,” tegasnya.
Sebelumnya, warga Papua sempat mendatangi Polres Salatiga agar pihak kepolisian membantu penyelesaian konflik ini. “Kami datang ke Polres buat meminta Niko dengan etikat baik menghadiri panggilan KSP, dimana ini merupakan panggilan ketiga kalinya. Pada panggilan pertama dan kedua Niko sudah mangkir. Kami ingin biar Kapolres Salatiga bisa membantu dan ambil ketegasan agar Niko menghadiri undangan dari KSP. Ini kami lakukan demi kenyamanan Kamtibmas Salatiga,” tuturnya.
Sementara itu, Kapolsek Sidorejo, AKP Sugiyarta saat dikonfirmasi membenarkan adanya puluhan warga Papua yang mendatangi kantor koperasi Bahana Lintas Nusantara untuk menemui Nicholas Prasetyo.
“Iya benar tadi ada yang datang untuk menyerahkan surat panggilan dari KSP, karena pak Nicho tidak ada maka diserahkan ke staf-stafnya. Setelah menyerahkan surat panggilan itu mereka pulang,” terang AKP Sugiyarta, ketika dihubungi lewat aplikasi WhatsApp, Rabu malam, (16/10).
KSP Keluarkan Surat Panggilan Ketiga
Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia melalui Deputi 1 Kepala Staf Presiden, Febry Calvin Tetelepta, mengeluarkan panggilan ketiga penyelesaian konflik lahan di Papua kepada Nicholas Prasetyo Dononagoro dan Barnabas Jasa.
Undangan resmi itu dalam rangka menyelenggarakan tugas kantor staf presiden sesuai dengan Peraturan Presiden No 83 tahun 2019 untuk memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden mengenai pengendalian program prioritas nasional, pengelolaan isu strategis dan komunikasi politik.
“Kami bermaksud menindaklanjuti konflik lahan di Papua berkaitan dengan pengerusakan hutan adat di Distrik Unurum Guay, Kampung Sawesuma Kabupaten Jayapura Provinsi Papua,” terangnya.
“Sehubungan dengan urgensi percepatan penyelesaian isu tersebut, maka kami memandang penting untuk mengetahui keterangan lebih lanjut dengan mengundang kedua belah pihak pada hari Kamis 17 Oktober 2024 besok,” imbuhnya
Mengingat pentingnya agenda ini, KSP mengharapkan agar Nicholas Prasetyo Dononagoro dan Barnabas Jasa, hadir langsung dan tidak diwakilkan.
Latar Belakang Konflik Tanah Adat Papua
Sebagai informasi, konflik antara warga Kampung Sawe Suma, Distrik Unurum Guay, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua bermula saat Investor Tambang asal Salatiga Nicholas Prasetyo sekaligus pemilik koperasi Bahana Lintas Nusantara di Salatiga, berniat untuk investasi untuk pembukaan tambang emas.
Setelah melalui serangkaian survei dan pembicaraan dengan ketua adat, pada 20 Februari 2024 terjadi kerjasama sistem bagi hasil. Namun pihak perusahaan justru membabat hutan tanpa ijin terlebih dahulu. Dan hingga saat ini, pembayaran kompensasi itu belum juga tidak dilakukan.
Ketua adat Sawe Suma menginginkan investor tambang tersebut bertanggungjawab atas hutan adat yang rusak setelah adanya pembukaan lahan.(day)
