Bengkulu Tengah, Beritamerdekaonline.com – Ketua DPD RI Sultan Najamuddin didampingi Calon Ketua Umum (Caketum) BPD HIPMI Provinsi Bengkulu, Yosia Yodan, mengikuti kegiatan diskusi terkait pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa yang berlangsung di rumah dinas Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah.
Acara yang berlangsung pada Sabtu siang ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Penjabat (PJ) Bupati Bengkulu Tengah, Dr. Heriyandi Roni, Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Denny Agustian, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, serta Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, Faeshol Cahyo Nugroho.
Dalam diskusi tersebut, Sultan Najamuddin menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang merata hingga ke tingkat pedesaan. Ia juga menggarisbawahi peran desa sebagai pilar utama dalam pembangunan daerah.
“Keuangan desa harus dikelola dengan baik agar dapat mendukung program-program pembangunan yang tepat sasaran. Kolaborasi antara pemerintah daerah, institusi penegak hukum, dan lembaga pengawasan seperti BPKP sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas,” ujar Sultan, Sabtu (16/11/2024).
Sementara itu, Yosia Yodan menilai kegiatan ini relevan dengan semangat HIPMI dalam mendukung pengembangan ekonomi desa. Ia menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat desa melalui program-program berbasis kewirausahaan yang sejalan dengan pengelolaan dana desa secara efektif.
“Desa memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak perekonomian daerah. HIPMI siap berkontribusi melalui program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro di desa,” ujar Yosia.
PJ Bupati Bengkulu Tengah, Dr. Heriyandi Roni, menyambut baik kehadiran para tokoh dan berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada aparat desa dalam mengelola keuangan secara profesional dan sesuai regulasi.
Diskusi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk meningkatkan sinergi antarinstansi dalam pengawasan pengelolaan dana desa guna mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Bengkulu Tengah.
