Banda Aceh, Beritamerdekaonline.com – Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Aceh telah berlangsung pada Rabu, 27 November 2024. Siapapun yang terpilih, tanggung jawab kepemimpinan harus dipandang sebagai amanah besar, terutama dalam melindungi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.
“Apapun hasil quick count, jangan dijadikan acuan. Kita tunggu hasil resmi dari Komisi Independen Pemilihan (KIP),” ujar Vatta Arisva, Manajer Kasus Yayasan Bantuan Hukum Aceh (YBHA), kepada media.
Aceh, yang dikenal sebagai daerah dengan penerapan syariat Islam, menghadapi ironi besar dalam perlindungan perempuan dan anak. Data menunjukkan, provinsi ini mencatat angka pemerkosaan tertinggi di Indonesia. “Ini kondisi yang sangat miris dan memalukan. Pemimpin terpilih wajib menjadikan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas utama,” tegas Vatta.
Ia menekankan, ada tiga aspek yang harus menjadi fokus pemimpin Aceh ke depan:
- Kebijakan yang memihak perlindungan perempuan dan anak.
- Program konkret untuk menekan angka kekerasan.
- Kepedulian nyata dalam menciptakan lingkungan yang aman dan layak.
Selain itu, Aceh juga menghadapi tantangan dalam status Kota Layak Anak (KLA). Dari seluruh kabupaten/kota di Aceh, tujuh daerah masih belum memenuhi kriteria sebagai KLA, yaitu:
- Kabupaten Aceh Selatan
- Kabupaten Aceh Tamiang
- Kabupaten Aceh Timur
- Kabupaten Aceh Utara
- Kabupaten Gayo Lues
- Kabupaten Pidie Jaya
- Kota Subulussalam
“Status KLA adalah indikator penting seberapa peduli suatu daerah terhadap anak-anaknya. Pemimpin baru harus serius mendorong setiap kabupaten/kota agar memenuhi kriteria ini,” lanjutnya.
Menurut Vatta, kebijakan KLA yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2021 harus menjadi pedoman utama pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak. Ia berharap pemerintah kabupaten/kota di Aceh dapat saling bekerja sama mewujudkan KLA melalui perlindungan, pemenuhan hak, dan pembentukan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.
“Ini tidak boleh dianggap sepele. Anak dan perempuan harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan. Pemimpin baru harus berani mengambil langkah konkret agar Aceh tidak lagi tertinggal dalam aspek ini,” pungkasnya. (*)
