Kejati Bengkulu Fokus Berantas Mafia Tanah dan Kawal Pembangunan Strategis

Foto Ist. Asisten Intelijen Kejati Bengkulu, David P Duarsa, S.H., M.H,

Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, Syaifudin Tagamal SH MH, melalui Asisten Bidang Intelijen Kejati Bengkulu, David P Duarsa SH MH, menegaskan komitmen institusinya dalam melaksanakan sejumlah program strategis. Fokus kegiatan meliputi pemberantasan mafia tanah, penyuluhan hukum, pengawalan proyek strategis, program Jaksa Garda Desa, hingga pengamanan aset pemerintah.

David menjelaskan, salah satu prioritas utama adalah penyelidikan terhadap mafia tanah yang menargetkan aset-aset milik pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengamanan aset negara dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, program Jaksa Garda Desa menjadi ujung tombak dalam mendukung pembangunan desa. Program ini bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan desa sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Program Jaksa Garda Desa fokus pada pencegahan penyimpangan dana desa, peningkatan pemahaman hukum, dan pemberdayaan aparatur desa,” ujar David.

Di sektor pembangunan strategis, Bidang Intelijen Kejati Bengkulu turut mengawal berbagai proyek prioritas daerah. Proyek-proyek ini mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Pengawalan dilakukan guna memastikan kelancaran pelaksanaan tanpa hambatan hukum atau penyimpangan.

Tak hanya itu, Kejati Bengkulu aktif melaksanakan penyuluhan dan penerangan hukum. Materi yang disampaikan mencakup berbagai tema, seperti judi online, narkotika, perlindungan anak, dan pencegahan korupsi. Sasaran sosialisasi meliputi pejabat eselon II, III, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu, hingga penyidik di jajaran Polresta Bengkulu.

Selama tahun 2024, Bidang Intelijen Kejati Bengkulu telah mencatat pencapaian signifikan. Kegiatan yang telah dilaksanakan mencakup pemberantasan mafia tanah pada aset pemerintah, 9 kegiatan Jaksa Garda Desa, 59 pengamanan pembangunan strategis daerah, 32 penyuluhan hukum untuk mendukung keamanan dan ketertiban, serta 40 kegiatan penerangan hukum.

David menegaskan, semua kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai aturan. **

Editor: Yap

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *