Rapat Hearing DPRD Bengkulu Tengah Tertunda, Absennya Pj Bupati dan Sekda Picu Kekecewaan Aktivis

Belasan Aktivis Duduki Kantor DPRD Bengkulu Tengah Para aktivis dari berbagai ormas dan LSM berkumpul di ruang rapat DPRD Bengkulu Tengah, Senin (20/1/2025). Hearing yang sedianya membahas persoalan keuangan daerah terpaksa ditunda karena ketidakhadiran Pj Bupati dan Pj Sekda. (Foto: Dokumentasi Hasnul Effendi)

Bengkulu Tengah, Beritamerdekaonline.com — Belasan aktivis dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Bengkulu Tengah memadati kantor DPRD sejak pukul 09.15 WIB, Senin (20/1/2025). Kehadiran mereka bertujuan menghadiri rapat dengar pendapat (hearing) dengan pihak Pemerintah Kabupaten melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Agenda ini digelar untuk membahas persoalan keuangan daerah, sesuai undangan yang sebelumnya disampaikan oleh organisasi GOLBE.

Namun, rapat tersebut mengalami penundaan. Ketidakhadiran Penjabat (Pj) Bupati Bengkulu Tengah, Heriyandi Roni, dan Pj Sekretaris Daerah, Hendri Donal, menjadi pemicu utama ketidakpuasan para peserta hearing. Para aktivis menilai absennya dua tokoh penting ini menunjukkan kurangnya komitmen dalam menyelesaikan persoalan keuangan yang mendesak.

Keputusan untuk menunda rapat diambil oleh Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, yang juga bertindak sebagai pimpinan rapat. Setelah melalui diskusi dan mempertimbangkan suara forum, disepakati bahwa hearing akan dijadwalkan ulang. “Kami membutuhkan kehadiran para pemangku kebijakan utama agar pembahasan ini menghasilkan solusi konkret,” ujar salah satu perwakilan aktivis.

Penundaan ini memicu beragam reaksi. Beberapa peserta mengungkapkan kekecewaan, namun tetap berharap agar rapat yang akan datang berjalan efektif dengan menghadirkan semua pihak terkait. “Kami menuntut transparansi dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Kehadiran Pj Bupati dan Pj Sekda sangat penting untuk menjawab keresahan masyarakat terkait pengelolaan keuangan,” tegas seorang aktivis.

Sementara itu, DPRD berjanji akan segera mengatur ulang jadwal rapat dan memastikan koordinasi dengan pihak eksekutif. “Kami memahami kekecewaan dari rekan-rekan aktivis. Rapat ini akan segera dijadwalkan ulang dengan kehadiran pihak-pihak yang relevan,” kata Ketua DPRD, Fepi Suheri.

Hearing ini menjadi sorotan masyarakat Bengkulu Tengah karena mencerminkan urgensi perbaikan tata kelola keuangan daerah. Publik berharap agar momentum ini dapat menjadi awal dari peningkatan akuntabilitas dan transparansi di pemerintahan daerah. (Hasnul Effendi)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *