Jakarta, Beritamerdekaonline.com – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan mekanisme baru dalam penyaluran tunjangan bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah, yang kini dikirim langsung ke rekening penerima. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat pencairan hak guru serta menghilangkan birokrasi yang kerap menghambat proses sebelumnya.
“Langkah ini akan memastikan tunjangan diterima tepat waktu dan langsung oleh guru, tanpa melalui prosedur panjang yang berisiko menimbulkan keterlambatan,” ujar Presiden Prabowo dalam acara peresmian di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Prabowo menekankan bahwa sektor pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun bangsa. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan anggaran pendidikan guna menjamin kesejahteraan tenaga pengajar di seluruh Indonesia.
“Saya ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan untuk pendidikan benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Kita tidak boleh memberi ruang bagi praktik korupsi yang menghambat kemajuan bangsa,” tegasnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa sebelumnya tunjangan guru ASN daerah harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang sering menyebabkan keterlambatan pencairan. Dengan sistem terbaru ini, tunjangan akan langsung masuk ke rekening masing-masing guru, sehingga lebih cepat dan transparan.
“Ini merupakan solusi nyata bagi para guru yang selama ini sering mengalami keterlambatan dalam pencairan tunjangan. Dengan skema baru ini, hak mereka bisa diterima tanpa hambatan,” jelas Abdul Mu’ti.
Melalui sistem ini, sebanyak 1,47 juta guru ASN serta hampir 400 ribu guru non-ASN akan menerima tunjangan secara langsung. Ia juga menyebutkan bahwa pencairan ini menjadi momentum spesial menjelang Hari Raya Idulfitri.
“Harapannya, ini dapat meningkatkan kesejahteraan para guru dan menambah semangat mereka dalam menjalankan tugas mendidik generasi penerus bangsa,” tambahnya.
Acara peresmian ini turut dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet, Panglima TNI, Kapolri, serta pejabat tinggi negara lainnya. Pemerintah berharap dengan adanya skema penyaluran tunjangan yang lebih efisien ini, kesejahteraan guru di Indonesia semakin meningkat, sejalan dengan visi menciptakan sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing. (DIL)
