PADANG PANJANG, Beritamerdekaonline.com – Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, turut serta dalam peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025. Acara ini diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Rabu (5/3/2025) dan diikuti dari Rumah Dinas Wali Kota.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan tindakan hukum, tetapi juga harus diperkuat dengan upaya pencegahan yang terstruktur dan berkelanjutan.
“IPKD MCP bukan hanya sekadar indikator, tetapi merupakan instrumen utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan. Dengan sistem ini, potensi penyimpangan bisa lebih cepat dideteksi, sehingga efektivitas pengawasan daerah semakin meningkat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa penerapan MCP secara optimal akan berkontribusi pada perbaikan sistem pengawasan dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sang Made Mahendra Jaya, menyoroti tantangan yang masih dihadapi banyak daerah dalam pengelolaan keuangan.
“Banyak daerah masih menghadapi permasalahan dalam penyusunan anggaran, di mana alokasi dana belum sepenuhnya berbasis kinerja dan masih tersebar dalam program yang kurang terarah,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, pemerintah daerah dapat lebih disiplin dalam menyusun kebijakan, memastikan efisiensi penggunaan anggaran, serta meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan.
Setelah mengikuti peluncuran IPKD MCP, Wali Kota Hendri Arnis menegaskan bahwa Padang Panjang berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan guna memastikan kebijakan berjalan efektif dan bebas dari praktik korupsi.
“Kami berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Melalui penerapan MCP, kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Inspektorat serta instansi terkait guna meningkatkan transparansi dan memperkuat pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Dengan adanya sistem pengawasan yang lebih ketat, diharapkan indeks pencegahan korupsi daerah dapat terus meningkat sehingga program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
(Charles Nasution)
