API dan MUKI Datangi Menteri Nadiem, Klarifikasi Buku Pelajaran Agama Siswa Terbitan 2014

0
138
Foto: (kiri-kanan) Ketua Umum API, Pendeta Harsanto, Wasekjen API Estefanus dan Sekjen MUKI Mawardin Zega saat dilobby gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, selasa tadi (02/03/2021)

Jakarta, BMon – Berita Merdeka OnlineKetua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Pendeta Harsanto mengatakan pentingnya buku pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti yang diterbitkan oleh kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan terbitan 2014 agar segera ditarik peredarannya.

“Kami keberatan atas keterlibatan negara yang telah teelalu jauh melakukan kajian dan tafsir terhadap Taurat dan Injil yang dipercaya umat Kristen yang tertuang dalam buku tersebut,” kata Harsanto, di gedung Kemendikbud, Jakarta, selasa (02/03/2021).

Hal itu disampaikan, butuh klarifikasi karena Injil yang dipercayai dan diakui oleh Umat Kristen adalah injil yang telah melewati proses Pengkanonisasi yang dilakukan oleh orang-orang kudus dengan penuh hikmat yang dilakukan ribuan tahun silam dengan proses yang sudah final.

“Buku pelajaran itu hingga saat ini masih digunakan dan menjadi pelajaran anak didik siswa, buku ini merupakan paket dari sekolah dan tidak dijual, ternyata, ” kata Ketua API ini.

Harsanto menilai buku pelajaran agama siswa ini akan membangun ‘mindset’ yang salah terutama siswa yang membacanya. “Dan ini sudah berlangsung cukup lama, baru ketahuan karena lewat pelajaran zoom,” terangnya.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PGI telah menyampaikan ke Menteri Agama beserta dengan salinan format PDF dari buku-buku tersebut.
Sementara, Menteri Agama sudah menginstruksikan ke stafnya untuk segera berkordinasi dengan pihak Kemendikbud untuk mengkaji materi dari buku-buku ini bila masih digunakan.

Saat bersamaan, Sekretaris Jenderal Majelis Umat Kristen Indonesia, Mawardin Zega menyampaikan maksud dan kedatangannya ke Mendikbud adalah agar melarang keberadaan buku pelajaran untuk dipergunakan sebagai bagian dari materi pendidikan, serta dilakukan penarikan dari peredaraannya.

“Klarifikasi ini adalah sebuah bentuk tegas dari keinginan masyarakat bisa juga kedepannya lembaga hukum juga,” ujar Mawardin.

Sementara Wasekjen API, Pendeta Estefanus Balaati berharap agar buku pelajatan ini ditarik sebagai bahan pelajaran. “Ini merupakan penyimpangan yang dapat mengganggu solidaritas dan keberagaman ini karena narasi yang timbul dibuku tersebut,” katanya. (ams)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here