Aceh Timur, Berita Merdeka Online – Pembangunan gedung SD Negeri 3 Idi Rayeuk, Aceh Timur, yang menelan anggaran ratusan juta rupiah dari APBD tahun 2024, kini menuai sorotan tajam. Proyek yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur, khususnya bidang Program Sekolah Dasar, diduga dikerjakan asal-asalan demi meraup keuntungan sepihak.
Pantauan langsung media pada Senin (5/5/2025) menunjukkan kondisi bangunan yang sudah mengalami kerusakan, meskipun baru selesai dibangun beberapa bulan lalu. Atap bocor, dinding mengelupas, dan cat tembok yang memudar menjadi bukti lemahnya kualitas pengerjaan proyek tersebut.
Plt Kepala SDN 3 Idi Rayeuk, Sumiati, menyampaikan rasa kecewa mendalam terhadap hasil pembangunan tersebut. Ia menyebutkan bahwa pihak sekolah sudah berulang kali mengajukan permohonan perbaikan, namun belum mendapatkan respons nyata dari pihak terkait. “Silakan lihat sendiri, apakah bangunan ini layak dipakai untuk proses belajar mengajar?” ujarnya kepada wartawan.
Keluhan serupa juga datang dari para guru di sekolah tersebut. Mereka menyayangkan cara kerja kontraktor yang dinilai tidak profesional dan terkesan hanya mengejar keuntungan. “Anggaran ratusan juta seharusnya bisa menghasilkan bangunan yang kokoh dan nyaman bagi siswa. Tapi kenyataannya, bangunan ini sangat mengecewakan,” ujar salah satu guru.
Para guru bahkan menduga adanya permainan tidak sehat antara konsultan perencana, kontraktor pelaksana, dan pimpinan proyek (Pimpro). Mereka menilai proses pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan Aparat Penegak Hukum (APH) seolah tutup mata terhadap persoalan ini. Dugaan praktik korupsi dalam proyek ini pun semakin kuat mencuat ke permukaan.
Mereka berharap aparat penegak hukum segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap proyek tersebut. “Kami minta agar kasus ini dibuka secara transparan dan pihak yang terlibat segera diperiksa. Ini menyangkut masa depan pendidikan anak-anak di Aceh Timur,” tegas para guru.
Fenomena seperti ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek pendidikan di daerah. Ironisnya, meski anggaran besar digelontorkan, hasil pembangunan justru jauh dari kata layak. Pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait harus bertanggung jawab dan segera mengambil tindakan konkret.
Kejadian ini patut menjadi perhatian serius bagi publik dan pemangku kepentingan. Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tapi juga oleh sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar. Jika gedung sekolah saja tidak memenuhi standar, bagaimana generasi masa depan bisa belajar dengan nyaman dan aman? (MR)