Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Peluncuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, BPJS Ketenagakerjaan, dan perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan di Balai Raya Bengkulu, Kamis (11/12), menunjukkan arah pembangunan baru yang menempatkan perlindungan sosial sebagai fondasi penguatan ekonomi daerah. Program ini tidak hanya dipandang sebagai upaya menghadirkan jaminan bagi tenaga kerja, tetapi juga sebagai strategi memperkuat stabilitas produktivitas masyarakat yang menopang roda perekonomian Bengkulu.
Acara dibuka oleh Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, yang menekankan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen penting dalam membangun ketahanan pekerja. Dengan adanya perlindungan, para pekerja rentan memiliki ruang aman untuk beraktivitas tanpa kekhawatiran berlebih terhadap risiko kerja.
“Hingga kini, 71.935 pekerja rentan telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari APBD Provinsi Bengkulu. Ini bukan hanya program, tetapi bukti nyata kehadiran pemerintah untuk rakyat,” tegas Khairil. Menurutnya, program ini selaras dengan visi Gubernur melalui Program Bantu Rakyat yang mengedepankan kesejahteraan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal.
Di sisi lain, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagsel, Muhyidin, menilai keberpihakan Pemprov Bengkulu terhadap pekerja rentan sebagai langkah strategis yang memberi dampak luas bagi ekonomi daerah. Ia mencatat bahwa cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bengkulu telah mencapai 35 persen, atau sekitar 251.000 pekerja dari total 708.000 tenaga kerja.
“Angka ini meningkat setiap tahun dan menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dengan kuatnya dukungan Pemprov terhadap pekerja rentan,” ungkapnya.
Muhyidin menyebut langkah ini sebagai terobosan karena pekerja sektor informal merupakan kelompok dengan risiko tinggi namun minim perlindungan. Dengan 71.000 pekerja rentan yang sudah terlindungi dari total 114.000, ia optimistis target perlindungan penuh dapat dicapai dalam waktu dekat.
Ia juga menyoroti indikator Universal Coverage Component (UCC) Bengkulu yang berada pada angka 35 persen dari target 48 persen. Meskipun terdapat selisih, Muhyidin meyakini kolaborasi bersama Pemprov mampu mempersempit gap tersebut. “Tahun 2026, target UCC ditingkatkan menjadi 54 persen. Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, capaian ini sangat mungkin kita tingkatkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu, Ferama Putri, merinci komposisi perlindungan yang diberikan. Dari 71.935 pekerja yang dicover, 34.141 di antaranya merupakan pekerja sosial, pendidikan, dan keagamaan, meliputi Guru Tidak Tetap SD dan SMP, guru madrasah dan pesantren, kader Posyandu, Linmas, hingga tenaga sosial keagamaan.
Sedangkan 37.794 lainnya adalah pekerja sektor informal (BPU), mulai dari pengemudi ojek daring, penjahit, pekerja seni, anggota Tagana, hingga driver ambulans Program Bantu Rakyat. Program pekerja rentan khusus November 2025 juga menambah 35.164 peserta.
Peluncuran program ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata memperluas payung perlindungan bagi kelompok yang sering terabaikan dalam ekosistem ketenagakerjaan. Dengan semakin banyaknya pekerja yang terlindungi, Pemprov Bengkulu berharap aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih stabil, produktif, dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan