Bengkulu, Berita Merdeka Online – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sempat melumpuhkan sejumlah sektor di Bengkulu mendorong aksi cepat Pemerintah Provinsi. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menerima kunjungan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati di Balai Raya Semarak, Rabu (4/6/2025), untuk merumuskan solusi permanen.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Helmi Hasan menegaskan perlunya kolaborasi intens antara pemerintah pusat dan daerah guna mencegah terulangnya kelangkaan. Ia menyoroti pentingnya manajemen distribusi dan respons cepat atas gangguan logistik.
“Kita tidak ingin masyarakat kembali antre berjam-jam demi BBM. Komunikasi dan koordinasi harus diperkuat agar sistem distribusi energi di Bengkulu tidak lagi rentan,” tegas Helmi.
Ia juga memaparkan bahwa Pemprov Bengkulu telah mengambil sejumlah langkah taktis, termasuk menyalurkan pasokan dari luar provinsi seperti Lubuk Linggau, Teluk Kabung, dan Lampung. Pembatasan pembelian sempat diterapkan untuk menjaga stok. Bahkan, pelabuhan yang sempat dangkal kini tengah dikeruk agar distribusi kembali lancar.
“Kondisi sudah jauh membaik. Bahkan Wapres Gibran sudah turun langsung ke lapangan dan meminta percepatan penanganan,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menegaskan pihaknya telah menurunkan tim untuk memastikan distribusi BBM kembali normal dan lancar. Menurutnya, krisis energi seperti ini bisa dicegah jika ada sistem mitigasi yang tanggap.
“Setiap gangguan distribusi, sekecil apapun, harus segera ditangani. Jangan tunggu jadi krisis nasional,” ujar Erika dengan nada tegas.
Erika juga menyatakan kesiapan BPH Migas untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM di Bengkulu. Menurutnya, pengawasan bersama antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci pemenuhan kebutuhan energi secara merata.
“Kami siap bekerja lebih dekat dengan Pemprov. Ini pelajaran berharga. Kita harus pastikan masyarakat tidak dirugikan akibat lemahnya distribusi,” tutupnya.
Kelangkaan BBM yang terjadi sebelumnya berdampak besar pada aktivitas ekonomi, termasuk operasional transportasi dan sektor logistik. Di Pulau Enggano, layanan kapal Ferry Pulo Tello sempat berhenti total akibat keterlambatan pasokan BBM. Selain itu, kerugian operasional bagi Pertamina ditaksir mencapai Rp500 juta hingga Rp1 miliar per hari.
Pemerintah kini menargetkan tersusunnya sistem distribusi BBM yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi logistik. Bengkulu tak ingin lagi menjadi korban kelumpuhan energi akibat minimnya antisipasi.
Langkah konkret hasil pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Bengkulu dan BPH Migas tidak akan tinggal diam. Rakyat harus jadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas energi daerah.**
Editor: Red