Bukan Pekerja Tetap Tapi Tetap Bekerja

0
274
Foto: Diskusi Omnibus Law di mata Generasi Kaum Millenial, di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis sore (13/2/2020)

Jakarta, BMonline – Sekretaris Umum PP FSP KEP SPSI, Afif Johan, mengatakan, pentingnya pemerintah melibatkan buruh dalam perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

“Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, sebaiknya melibatkan masyarakat luas, buruh khususnya,” ujar Afif dalam diskusi yang digagas #IndonesiaPodcastShow

Afif menilai jika serikat pekerja, merasa pemerintah kurang transparan.

“Kami tidak dilibatkan secara utuh,” katanya di Jakarta, sore tadi Kamis (13/2/2020).

Sementara keterlibatan yang berkepentingan dalam proses pembuatan draf RUU Omnibus Law tidak utuh.

Dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa harus ada partisipasi masyarakat.

“Masyarakat berhak memberikan masukan, baik lisan maupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Serikat pekerja juga termasuk dalam masyarakat yang dituangkan dalam Pasal 96 Undang-Undang 12 Tahun 2011,” ujarnya.

Bahkan, Afif menyebut, serikat pekerja sampai saat ini masih belum memiliki draf RUU Omnibus Law. Padahal RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini telah diserahkan kepada DPR dan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional.

Diwaktu bersamaan Perwakilan Kemenaker, Amelia mengatakan kompilasi beberapa aturan dan efisiensi kerja itu menjadi hal yang terpenting.

“Kita harus cepat menghandle, mengkompilasi. RUU Cipta Kerja,” ujar Amelia.

Menurutnya hanya satu kata, kerja, kerja dan semangat dari kementerian tenaga kerja, bukan pekerja tetap tetapi tetap bekerja.

Namun, Afif mengkhawatirkan jika RUU Omnibus Law khususnya Cipta kerja ini ada pengurangan nilai-nilai kesejahteraan, dan pengurangan nilai-nilai perlindungan kaum pekerja.(ams)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here