Asahan, Berita Merdeka Online – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si menyatakan dukungan penuh terhadap langkah yang dilakukan oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Asahan dalam rangka penertiban dan pengadministrasian aset milik Pemerintah Daerah.
Pernyataan itu disampaikan Bupati saat menerima kunjungan Kepala Kantor ATR/BPN Asahan, Fachrul Husin Nasution, di ruang kerja rumah dinas bupati pada Senin (19/05/2025). Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi langsung oleh Wakil Bupati Rianto, SH., MAP, serta beberapa kepala OPD terkait.
Bupati meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera memberikan dukungan konkret kepada pihak ATR/BPN. Ia menegaskan bahwa penertiban aset pemerintah daerah harus menjadi prioritas dan dilaksanakan tanpa penundaan.
“Ini bagian penting dari upaya kita membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan tertib administrasi. Maka saya minta seluruh OPD terkait segera merespons dan berkolaborasi aktif,” tegas Bupati Taufik.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak ATR/BPN Asahan atas sinergi yang telah terjalin. Menurutnya, langkah ini sangat mendukung pencapaian visi Pemkab Asahan: Mewujudkan Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan.
“Kami sangat terbantu dengan kehadiran ATR/BPN. Kami juga siap mendukung program kerja ATR/BPN agar upaya ini bisa berkesinambungan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Asahan, Fachrul Husin Nasution, mengungkapkan bahwa kunjungan ini selain sebagai ajang silaturahmi, juga bertujuan menyelaraskan program penertiban dan pengadministrasian aset daerah.
Menurut Fachrul, aset milik Pemkab harus memiliki kepastian hukum dan legalitas yang kuat agar tidak menimbulkan sengketa di masa depan. Selain itu, penataan yang rapi akan memperkuat efisiensi dalam pengelolaan kekayaan daerah.
“ATR/BPN Asahan siap membantu Pemkab Asahan secara teknis dan administratif dalam proses sertifikasi dan pendataan aset. Kami ingin langkah ini menjadi pondasi yang kokoh dalam tata kelola aset yang transparan dan akuntabel,” ujar Fachrul.
Ia menambahkan, sinergi ini bukan hanya soal pendataan, tetapi juga bagian dari upaya bersama membangun fondasi hukum yang kuat dalam pengelolaan tanah dan aset pemerintah.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan, Kepala Dinas Sosial, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. (Dodi Antoni)