Bupati Solok Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi di Hadapan KPK
Jakarta, Berita Merdeka Online — Komitmen pemberantasan korupsi kembali ditegaskan oleh Bupati Solok, Jon Firman Pandu saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah, Rabu (21/5/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Rapat yang digelar Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU KPK. Agenda tersebut menjadi wadah memperkuat kerja sama antara pusat dan daerah dalam menekan praktik korupsi hingga ke akar.
Bupati Jon hadir bersama jajaran penting dari Kabupaten Solok, termasuk Sekda Medison, Ketua DPRD Ivoni Munir, Wakil Ketua DPRD Mukhlis Datuak Gampo Malangik dan Armen Plani, Inspektur Daerah Deri Akmal, serta sejumlah kepala OPD lainnya.
Dalam pernyataannya, Jon Firman Pandu menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mewujudkan harapan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia juga menekankan pentingnya pembinaan yang berkelanjutan dari pusat.
“Daerah juga butuh pembinaan. Ke depan, insyaallah kami bersama DPRD akan terus berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ungkap Jon.
Ia juga menyatakan bahwa korupsi merupakan musuh besar bangsa dan daerah. Pemerintah Kabupaten Solok, katanya, telah melakukan berbagai langkah nyata, termasuk pengawasan di tingkat nagari, pencegahan gratifikasi, serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan hingga ke akar rumput.
“Kami bersama DPRD dan Forkopimda bertekad memastikan upaya pemberantasan korupsi bisa benar-benar dilaksanakan di daerah,” tegasnya.
Rapat tersebut diakhiri dengan penandatanganan Komitmen Antikorupsi oleh kepala daerah, yang berisi delapan poin utama. Di antaranya: menolak gratifikasi dan suap, mendukung penegakan hukum, menyusun APBD secara transparan dan partisipatif, serta memperkuat fungsi pengawasan oleh DPRD dan APIP.
Melalui kehadirannya dalam forum strategis ini, Bupati Jon Firman Pandu menunjukkan bahwa Kabupaten Solok serius menjadi bagian dari gerakan nasional menuju Indonesia yang bebas dari korupsi. (Ikhsan YP)