DLHK Aceh Bantah Gelar Rapat Putusan Soal Izin Lingkungan PT. LB

0
757
Poto: Warga desa Kuta Cepu sedang melakukan pengukuran di areal ex HGU PT. Laot Bangko.

Subulussalam, Beritamerdekaonline.com – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh membantah akan menggelar rapat musyawarah putusan tentang izin lingkungan PT.Laot Bangko yang ada di Pemko Subulussalam. Pasalnya, bila sudah rapat putusan pihak DLHK Aceh akan mengundang masyarakat yang terkena dampak.

“Bukan musyawarah keputusan bang, tapi rapat tim teknis Komisi Penilai Amdal (KPA)” tulis Kabid Tata Lingkungan dan Pencemaran DLHK Aceh Joni, ST.,MT dan juga selaku Sekretaris Komisi Penilai Amdal (KPA) Aceh saat di hubungi beritamerdekaonline.com via pesan singkat aplikasi WhatsApp Senin, sore (10/08/2020) dari Banda Aceh.

Di jelaskan Joni, acara rapat yang akan digelar pada hari Rabu (12/08/2020) juga akan di ikuti oleh dinas terkait  dari Pemko Subulussalam, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan (DLHK), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) dan Dinas Pertanahan Kota Subulussalam

“Setelah rapat ini diterima, kemudian akan di gelar rapat komisi yang akan  melibatkan masyarakat yang terkena dampak lingkungan dari izin usaha yang akan di bahas,  untuk bisa berbiacara dalam menyampaikan pendapatnya sebelum rapat putusan” katanya.

Terkait soal keberatan atau gugatan masyarakat Subulussalam atas beroperasinya PT.Laot Bangko setelah izinnya sudah berakhir pada tahun 2019, yang hingga saat ini sedang berproses di kepolisian polres Subulussalam, kata Joni, tidak ada kaitannya dengan pembahasan di Komisi Penilai Amdal (KPA) Aceh.

“Terkait dengan gugatan masyarkat, egak ada hubungannya dengan Amdal, Ya enggak relevan bang” timpal Joni.

Di tambahkan Joni, Pembahasan di Komisi Penilai Amdal dapat di hadiri oleh masyarakat yang terkena dampak, namun jika masyarkat yang tidak terkena dampak tidak bisa hadir dan untuk berbicara dalam acara rapat.

“Rapat kali ini masih bicara teknis , jadi yang diundang hanya pakar dan dinas teknis, nanti kalau sidang komisi, pihak pihak yang mewakili masyarkat bisa berhadir” sebut Joni.

Secara terpisah, Ketua LMR-RI Komda Aceh Singkil dan Subulussalam Yakarim Munir di hubungi beritamerdekaonline.com via telepon seluler menjelaskan, seorang warga desa Kuta Cepu PS merupakan anggota LMR-RI telah melaporkan PT. Laot Bangko Kepolres Subulussalam.

Dari hasil penulusuran pihak masyarakat, tambah Yakarim, PT. Laot Bangko pemilik lahan seluas  6.618 Hektar itu di temukan banyak melakukan pelanggaran. Di antaranya terlihat dialiran sungai Sarkea, terdapat penanaman kelapa sawit hanya sekitar 5 sampai 7 meter dari bibir sungai.

“Sesuai Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) nomor: BL/05/II/2020/Reskrim, diduga kuat PT.Laot Bangko telah melanggar pasal 105 dan Paaal 109 UURI nomor 39 tahun 2014” ujarnya.

Kapolres Subulussalam AKBP. Qori Wicaksono,S.Ik melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Kedua yang di tanda tangani Kasat Reskrim AKP. Sumasdiono, SH di terima beritamerdekaonline.com tertanggal 30 Juni 2020 menjelaskan, Laporan Informasi nomor: LI/05/II/2020/Reskrim Polres Subulussalam tanggal 12 Februari 2020.

Di sebutkan, telah terjadinya dugaan tindak pidana Izin Usaha Perkebunan HGU, Amdal, PSDH/PSDR dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimana di maksud dalam UURI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaaan lingkungan hidup, jo UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan, jo UU RI nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan dan UU RI nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok Agraria.

Oleh Karena itu kata dia, selain memeriksa pelapor, penyidik polres Subulussalam telah melakukan pemeriksaan kepada beberapa pihak terkait, di antaranya, AS selaku JM PT. Laot Bangko, RB  selaku Kadis Pertanahan dan MY dari unsur Pemko Subulussalam.

Selanjutnya, pihak Polres Subulussalam akan melakukan permintaan keterangan kepada pihak BPN perwakilan Subulussalam dan pihak KPH wilayah VI Subulussalam. (Pundeh).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here