BANYUMAS, Berita Merdeka Online – Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi, mendorong pemerintah daerah, khususnya di Banyumas, untuk meningkatkan pencatatan hasil pengadaan barang/jasa yang sudah terealisasi.
Hal ini penting agar data kinerja pengadaan di setiap pemerintah daerah dapat akurat dalam sistem monitoring, terutama terkait capaian belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMK-Koperasi (UMK-K).
“Saya rasa, jika capaian belanja produk dalam negeri masih rendah, perlu dicek apakah semua realisasi sudah dicatat dengan baik,” ujar Hendi saat membuka kegiatan sosialisasi pengadaan barang/jasa di Pendopo Si Panji Kabupaten Banyumas, pada Kamis (29/2).
Hendi menambahkan bahwa LKPP RI telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala LKPP nomor 6 tahun 2023, sebagai dorongan kepatuhan bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam pencatatan realisasi PDN dan UMK-K.
Surat edaran ini juga menyertakan panduan pencatatan, mengacu pada petunjuk penggunaan sistem pengadaan secara elektronik, dengan harapan data capaian belanja PDN dan UMK-K dapat sesuai dengan yang telah terealisasi.
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Kepala OPD, Kepala Desa, dan pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas, Hendi meminta komitmen dari semua pihak untuk menggunakan produk dalam negeri, termasuk dalam pengadaan di tingkat pemerintah desa.
Komitmen ini diyakininya dapat memperkuat ketangguhan perekonomian lokal di masing-masing wilayah.
“Proses pengadaan barang/jasa memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi lokal dan nasional. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia harus dijalankan di semua tingkatan, termasuk di tingkat desa,” tutur Hendi.
“Jika aktivitas ekonomi berpusat di wilayah masing-masing, maka kemajuan wilayah dapat terus didorong,” tambahnya.
Terkait pemanfaatan platform belanja pemerintah E-Katalog, Hendi juga mengusulkan agar dapat dijalankan di tingkat desa. Menurutnya, pemanfaatan E-Katalog oleh setiap desa tidak sulit, tetapi membutuhkan komitmen penuh.
“Semua fasilitas sudah ada untuk digitalisasi, agar semuanya bisa berjalan lebih cepat. Secara teknis, jika ada tantangan, bisa diselesaikan melalui OPD terkait. Jadi, tinggal pada kemauan dan komitmennya saja,” pungkasnya. (**)