Ini Alasan PT BMQ Nurul Awaliyah Tak Jadi Naik ke Tambang

0
1752

Benteng,  BM – Waka Polda Bengkulu Brigjend Pol Sahimin Zainudin akhirnya menemui perwakilan PT BMQ Nurul Awaliyah yang masih tertahan di lokasi bawah tambang yang terus ngotot untuk naik ke lokasi tambang.

Dalam pertemuan itu Waka Polda didampingi oleh Karo Ops Polda Bengkulu Kombes Pol Dede Alamsyah, Dit Shabara Polda Kombes Pol Rudi Andi dan Kapolres Benteng AKBP Andjas Adipermana.

Adapun pihak dari PT BMQ yang ikut dalam mediasi yang berlangsung di rumah makan Bukit Sunur diantaranya Eka Nurdianty Anwar dan Hakman Novi.

Dari hasil mediasi tersebut Waka Polda Bengkulu Brigjend Pol Sahimin Zainudin mengatakan kedatangannya ke lokasi bawah tambang agar tidak terjadi masalah dilapangan.

“Semuanya kita minta tadi untuk dikembalikan pada aturan,” sampainya, Senin (06/1/2020).

Pihak dari perwakilan PT BMQ Nurul Awaliyah, lanjutnya, ini akhirnya sudah bisa menahan diri untuk tidak naik ke lokasi tambang.

“Maka dari itu tadi kita minta untuk dikembalikan pada aturan, aturan yang jelas siapa yang berhak terhadap tambang tersebut. Pada intinya kami kesini untuk mencegah adanya masalah dan konflik sosial,” jelasnya.

Untuk kejelasan soal SK Nomor 267 Tahun 2011 pihaknya meminta untuk menanyakan langsung pada pihak Pemerintah seperti Gubernur dan Bupati.

“Nah untuk prosesnya sesuai rapat evaluasi dengan Forkopimda lalu saat ini masih dalam proses penyelesaiannya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan selesai permasalahan tersebut,” ujar Waka Polda Bengkulu Brigjend Pol Sahimin Zainudin.

Sementara itu, Branch Manager PT BMQ Eka Nurdianty Anwar menjelaskan sebagai pemilik yang sah keinginannya untuk datang ke tambang bukan untuk arogansi karena jelas yang terdaftar pada Minerba adalah pihaknya.

“Dengan kedatangan Pak Waka Polda Bengkulu tadi meminta kita untuk lebih sedikit bersabar mungkin dalam waktu seminggu atau beberapa hari kedepan kita tidak tau, tapi yang pasti yang menjadi penyebab permasalahan ini adalah SK Nomor 267 Tahun 2011 itu tidak ada, dan dipastikan SK 267 tersebut akan dicabut atau tidak digunakan lagi,” sampainya.

Sebagai korban dari polemik ini, lanjutnya, pihaknya meminta kepastian pada pihak Pemerintah. Pihaknya juga tidak mau bertindak secara anarkis.

“Ini karena kita pemilik secara resmi dan ingin mengambil kembali tambang tersebut. Saat rapat evaluasi dengan Forkopimda lalu bahwa SK 267 yang digunakan pihak lawan sebagai landasan itu jelas tidak ada dan dipastikan akan dicabut,” sampainya.

Pihaknya juga telah merasa lega dengan kepastian hukum dari Polda Bengkulu yang akan menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu dekat.

“Walaupun tidak naik ke lokasi tambang dan demi menghormati aparat hukum kita mengikuti apa yang menjadi saran dari pihak kepolisian untuk menunggu sekitar seminggu kedepan. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada pihak kepolisian dan teman-teman semua yang ikut serta dalam mencari kebenaran,” tambahnya.

Soal RKAB tahun 2020 yang dikeluarkan Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, pihaknya sudah mendatangi kantor tersebut dan berinteraksi secara langsung via whatsapps dengan Kabid Pertambangan, saat mendatangi Kadis ESDM Provinsi Bengkulu beliau tidak ada di tempat.

“Itu saya pertanyakan kenapa mereka melakukan presentasi RKAB dengan menggunakan SK Nomor 267 Tahun 2011 kembali, padahal dari Kementerian SK itu tidak ada, dan pihak ESDM Provinsi Bengkulu pun tidak bisa menjawab. Seharusnya dengan sendirinya mereka tidak lagi menggunakan SK 267, tapi kepada kita sebagai pemilik yang sah karena sesuai surat Dirjen. Pokoknya pihak ESDM Provinsi Bengkulu sudah kita beri tau fakta kebenarannya. Untuk itu, dipersilahkan pihak berwenang untuk mengungkapnya,” tutupnya. (BM)

Contoh Video di HTML

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here