Ketua LP-KPK Laporkan PLT Kades Baho Kepada Bupati Nias Utara

0
271

Gunungsitoli-Nias, BeritaMerdekaOnline.com – Sesuai surat yang disampaikan Koordinator Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) 12 Oktober 2021 Perihal pemecatan/pemberhentian perangkatdesa/Kepala Dusun II Desa Baho, Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara – Sumatera Utara.

Surat tersebut ditunjukan kepada Bupati Nias Utara dan tembusan disampaikan kepada Ketua DPRD dan Komisi I Nias Utara, Kadis PMD, Inspektorat, Camat Lotu, Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Pers dan sejumlah LSM.

Hal tersebut disampaikan Ketua LP-KPK Kepulauan Nias Faoziduhu Ziliwu, SH kepada media ini di Gunungsitoli yang sekaligus menyampaikan fotokopi surat pengaduan, Kamis (14/10/2021).

Faoziduhu menjelaskan, adapun dasar hukum melaporkan masalah tersebut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana diubah dalam Permendagri No. 67 Tahun 2018, Permendagri No. 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri No. 83 Tahin 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, PP No. 18 Tahun 2016 Pasal 50 ayat (3) Tentang Peran serta Camat sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas diantaranya untuk mbina danengawasi kegiatan desa.

Duduknya kasus berdasarkan Keputusan Plt. Desa Baho Maskanat Harefa No. 140/26/K./08/2021 pasal 26 ayat (2) huruf b UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Surat Keputusan Kepala Desa Baho Tentang Pemberhentian perangkat desa An. Edison Harefa 07 Oktober 2021, paparnya.

Atas dasar itu, maka LP-KPK meminta Bupati Nias Utara dan jajaran terkait untuk meninjau kembali SK pemberhentian Kepala dusun II An. Edison Harefa yang telah dikeluarkan Plt. Maskanat Harefa yang dinilai cacat hukum.

Ketika media ini menerima informasi dan mengkonfirmasikan kepada Plt. Kades Baho via telfon seluler pribadinya tentang pemberhentian Kadus II An. Maskanat Harefa Kamis, 14 Oktober 2021 Maskanat Harefa menjelaskan “tidak mengetahui terkait pengeluaran SK pemberhentian Kadus II, kalau surat peringatan ke I sampai ke III benar adanya, saya minta hal ini perlu ditelusuri dan akan saya laporkan kepada pihak terkait pemalsuan ini, kemudian saya juga minta yang bersangkutan kepala dusun II kenapa masalah ini sampai kepada lembaga LP-KPK sehingga menjadi persoalan”.

Plt Kades Baho berharap, baiknya kadus II melampirkan surat pengaduannya karena sampai saat ini pemerintah Desa sebagai Plt. Kades Baho belum mengeluarkan surat tersebut, hal ini perlu kita telusuri dari mana asalnya surat pembertian tersebut sehingga masalah ini bisa tuntas dan tidak saling menyudutkan, tandasnya mengakhiri. (N.H)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here