Komite Rakyat Bersatu Sumut Tuntut Hak Tanah Ke BPN

0
219
Aksi Komite Rakyat Bersatu (KRB), tuntut hak atas tanah ke Kementerian ATR/BPN, di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, hari ini Senin (18/11)

Jakarta – Aksi bersama puluhan orang didepan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) guna menuntut hak atas tanah yang sudah diduduki puluhan tahun yang lalu.

Aksi yang terdiri dari kelompok tani yang dinamai Komite Rakyat Bersatu (KRB) berasal dari kabupaten Deli Serdang, kabupaten Langkat, kabupaten Serdang Bedagai dan kabupaten Labuhan Batu – Sumatera Utara.

“Kami Komite Rakyat Bersatu datang jauh dari Sumatera Utara ingin menuntut hak kami sebagai warga terkait hak tanah yang sudah kami duduki berpuluh-puluh tahun lamanya,” ujar Unggul Tampubolon dalam orasinya didepan kantor BPN, jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, hari ini, Senin (18/11).

Komite Rakyat Bersatu berharap agar penyelesaian tanah dan pendistribusian kepada rakyat dapat terwujud secepatnya, mengingat semakin banyak orang-orang atau kelompok mempunyai kepentingan terhadap tanah tersebut.

“Kepentingan tanah tidak lepas dari kasus ‘Mafia Tanah’ bukanlah kasus yang baru di Sumatera Utara,” tegas kordinator lapangan, Johan Tampubolon.

Lanjutnya, kepentingan Mafia Tanah berdampak kepada konflik. Baik itu konflik antara petani dengan masyarakat adat, masyarakat dengan pihak Perkebunan Negara (PTPN), Perkebunan Asing, Pengusaha Real Estate dan Preman.

Aksi Komite Rakyat Bersatu didepan kantor BPN/ATR berlangsung tidak lama mengingat pihak BPN mempersilahkan menemui Dirjen yang saat itu hadir.

Mengingat Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Raden Bagus Agus Widjayanto maka diwakilkan oleh Dirjen Pengadaan Tanah Arie Yuriwin.

Dalam waktu bersamaan Arie Yuriwin menyampaikan permasalahan tanah ini sudah dilimpahkan kepada gubernur dan walikota propinsi dan kabupaten kota. Dalam hal ini butuh penguatan terlebih dahulu di propinsi dan kabupaten kota.

“Aspirasi bapak itu disampaikan disana, begitu ada SK (Surat Keterangan :red), begitu ada objeknya, kita yang mendistribusikan tanah,” ungkap Dirjen Arie.

Dirjen Arie menilai, kasus tanah yang dihadapi saat ini masih kasus internal yang sudah ditampung oleh Gubernur dan Komisi A DPRD Sumatera Utara serta PTPN. “Kalau BPN langsung melakukan pengukuran tanpa ada penunjukan batas dan tanpa melalui PNBP, harus ada pemohon dan penunjukan batas serta lokasi “Clean and Clear’ tanpa ada penguasaan pengharapan masyarakat,” jelas Arie.

KRB tetap berharap distribusi tanah akan tetap diperjuangkan bersama selama di Jakarta beberapa hari kedepan, baik itu lewat Kementerian BPN, DPR RI, dan Presiden RI. (ams)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here