Konflik Lahan Belum Tuntas, Kementerian ATR Terbitkan Izin,  Rosdianto Surati BPN

0
414

Subulussalam, beritamerdekaonline.com – menanggagapi Surat Keputusan (SK) Hak Guna usaha (HGU)  PT. Laot Bangko yang dinilai terlalu dini, akhirnya Kepala Kampong/Desa Kuta Cepu Rosdianto layangkan surat kepada kementerian ATR/BPN-RI di Jakarta pada Senin, (27/09/2021).

Surat Kepala Desa Kuta Cepu bernomor: 220/75.300.1.10/2021, tertanggal 27 September 2021 itu, yang copy-annya sampai ke meja redaksi beritamerdekaonline.com  Sabtu (9/10/2021) sore. 

Dalam surat tersebut di tanda tangani Rodianto selaku Kepala Desa Kuta Cepu menguraikan sebanyak 6 poin merupakan bentuk protes atas SK Kementerian ATR/BPN bernomor: 15/HGU/KEM-ATR/BPN/II/202 yang telah di kirimkan melalui jasa pengiriman kepada Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang (ATR) /badan Pertanahan Nasional (BPN-RI)  serta di tembuskan kepada presiden RI dan Kementerian Pertanian c/q Dirjen Perkebuan di Jakarta. 

Selanjutnya,  surat itu juga  di  tembuskan dan sekaligus sebagai laporan, kepada Gubernur Aceh, Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Walikota Subulussalam, Ketua DPRK Subulussalam, perwakilan kantor Pertanahan /BPN Subulussalam, Camat Simpang Kiri dan kepada pengurus LMR-RI BPH-NMS Aceh Singkil-Subulussalam.

“Minggu lalu sudah kita kirim suratnya ke jakarta via jasa pengiriman dan bersamaan dengan tembusannya” ucap Rosdianto saat di temui beritamerdekaonline.com di kediamannya Minggu (10/10/2021).

Ada pun poin-poin isi surat yang di layangkan Rosdianto tersebut,antara lain: 

Sehubungan telah di terbitkannya Surat Keputusan (SK)  Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

(BPN-RI)  Nomor:

15/HGU/KEM-ATR/BPN/II/2021, tentang perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas nama  PT. Laot Bangko atas tanah di Kota Subulussalam provinsi Aceh tertanggal 23 Februari 2021.

Untuk maksud tersebut di atas, kami menananggapinya sangatlah terlalu dini. Oleh karena itu, melalui surat ini izinkan kami untuk menyampaikan kepada bapak yang terhormat mengenai “hal-hal” sebagai berikut:

1.Meminta kepada bapak Menteri untuk dapat sesegera mungkin mensosialisasikan penetapan tapal batas (titik koordinat) antara lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Laot Bangko dengan lahan masyarkat desa Kuta Cepu, dengan tujuan agar terhindarinya konflik/sengketa antara masyarakat desa Kuta Cepu dengan pihak PT.Laot Bangko. 

2.Mengingat belum adanya kepastian tapal batas lahan masyarakat dengan lahan HGU PT. Laot Bangko, berakibat beberapa orang warga masyarakat dalam dan luar desa Kuta Cepu yang berdekatan dengan areal HGU PT.Laot Bangko sering mendapat ancaman pidana karena mengais rezeki dengan mengambil brondolan kelapa sawit “yang katanya” didalam lahan HGU PT. Laot Bangko.

3. Saat kunjungan pihak management PT. Laot Bangko ke kediaman kami pada tanggal 26 Agustus 2021, sdr. Aula Pius G Manik selaku Estate Manager PT. Laot Bangko dkk, meminta saya selaku kepala desa Kuta Cepu agar bisa membantu penyelesaian sengketa lahan masyarakat desa Kuta Cepu untuk di ganti rugi/kompensasi. Karena pihak PT. Laot Bangko beralasan akan melakukan perluasan lahan/areal.

4. Meminta perhatian dan kepastian hukum dari bapak Menteri ATR/BPN tentang status  lahan masyarakat desa Kuta Cepu. Lebih/kurang 200 Hektar lahan tersebut telah di garap/kuasai oleh pihak PT. Laot Bangko dalam wilayah desa Kuta Cepu yang saat ini masih dalam persengketaan antara masyarakat desa Kuta Cepu dan pihak management PT. Laot Bangko. Dengan tujuan, agar warga kami tidak lagi menjadi bahan tuduhan sebagai penggarap lahan HGU PT. Laot Bangko. Padahal, kami menganggap bahwa,  pihak PT. Laot Bangko lah yang menggarap lahan masyarakat desa Kuta Cepu. 

5.Mengingat masih adanya sisa pembayaran ganti rugi/kompensasi atas lahan masyarakat desa Kuta Cepu seluas 33 Ha, yang sampai dengan tanggal surat kami ini masih belum di selesaikan oleh pihak management PT. Laot Bangko kepada pemilik lahan. Akan tetapi lahan tersebut telah di garap/ kuasai sejak lama oleh pihak PT. Laot Bangko. 

6. Meminta kepada Menteri ATR/BPN untuk bisa menegaskan pihak PT. Laot Bangko agar sesegera mungkin memberi kepastian tentang status kebun Plasma kepada masyarakat desa Kuta Cepu sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Mengingat sampai dengan tanggal surat kami ini, pihak PT. Baot Bangko masih belum memberi kepastian tentang kebun Plasma kepada pihak Koperasi yang bersangkutan di desa Kuta Cepu.

7. Meminta dan mendesak bapak Menteri ATR/KBPN-RI untuk mengevaluasi dan atau mencabut kembali SK perpanjangan izin HGU PT. Laot Bangko Nomor: 15/HGU/KEM-ATR/BPN/II/2021

tersebut (Khusus desa Kuta Cepu). Karena tidak sesuai dengan Permen ATR/KBPN Nomor 7 tahun 2017, BAB IV, bagian kedua, pasal 40 angka 1 huruf: B,K dan L, serta pasal 41 angka 1 dan 2 huruf A dan C yang merupakan kewajiban mutlak bagi pemegang HGU.

Kepala perwakilan kantor Pertanahan Kota Subulussalam Heriansyah di hubungi beritamerdekaonline.com via telpon seluler secara terpisah Minggu (10/10/2021)membenarkan, bahwa Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Subulussalam ada menerima surat tembusan dari desa Kuta Cepu terkait permintaan penetapan tapal batas antara lahan HGU PT. Laot Bangko dengan lahan masyarakat desa Kuta Cepu. 

“Bettul, ada surat dari Kuta Cepu. Tapi kita hanya menerima tembusan. Itu kewenangan pihak kementerian dan Kanwil BPN Aceh, dan sejauh ini kita belum mendapat keterangan atau informasi atas surat itu” ucap Heriansyah singkat.

Menanggapi hal itu, Estate Manager PT. Laot Bangko, Aula Pius G Manik di confirmasi beritamerdekaonliine.com Minggu (10/10/2021) pagi via aplikasi WhatsApp enggan memberi jawaban. Hingga berita ini di kirim, keterangan dari pihak PT. Laot Bangko belum berhasil di peroleh.  (Pundeh) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here