BaritoUtara, Berita Merdeka Online – Ketua KPU Barito Utara, Siska Dewi Lestari, menegaskan aturan keras jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerahnya. Partai pengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati dilarang keras berpindah koalisi. “Dukungan partai politik harus tetap seperti saat Pilkada 27 November 2024. Tidak boleh ada manuver politik atau peralihan dukungan. Itu aturan mutlak,” tegasnya dalam konferensi pers, Sabtu, 24 Mei 2025, di Muara Teweh.
Siska menyebut, larangan tersebut menjadi bagian dari penegakan integritas PSU yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK). MK telah memutuskan kedua pasangan calon sebelumnya didiskualifikasi karena pelanggaran serius, dan memerintahkan KPU untuk menggelar PSU dengan pasangan calon baru di seluruh TPS di Barito Utara.
Ia juga memastikan bahwa seluruh tahapan PSU sudah dikoordinasikan dengan KPU RI. Bahkan, jika tidak ada kendala, salah satu komisioner KPU pusat dijadwalkan hadir langsung ke Muara Teweh pada Minggu, 25 Mei. “Ini bentuk komitmen pengawasan ketat. Rekan-rekan media bisa langsung menyimak arahan dari pusat,” kata Siska.
Soal calon pengganti, KPU membuka ruang bagi anggota DPR maupun ASN untuk maju, namun tetap dengan syarat ketat. “Anggota DPR yang maju tidak boleh dari caleg terpilih. ASN wajib mengajukan surat pengunduran diri dan mendapatkan izin dari atasan. Semua harus terang dan patuh aturan,” tegasnya.
Baca Juga:
Siska juga memperingatkan soal data pemilih. PSU tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dari Pilkada 2024. Tidak boleh ada perubahan sembarangan. Pemilih yang pindah atau sudah meninggal akan ditandai dengan tanda silang (X), tapi namanya tidak dihapus dari daftar.
“Ini demi transparansi. Kami tidak ingin ada celah manipulasi. PSU harus bersih dan sah,” katanya.
Lebih lanjut, Siska meminta semua pihak, terutama media, untuk mengawal proses ini. “PSU ini bukan hanya urusan KPU. Ini kepentingan rakyat Barito Utara. Kami butuh peran pers untuk mengedukasi dan mengawasi. Jangan beri ruang bagi permainan curang,” tandasnya.
Dengan sikap tegas KPU dan pengawasan ketat dari pusat, PSU di Barito Utara akan jadi ujian integritas pemilu daerah. Semua mata kini tertuju ke Muara Teweh. Apakah pesta demokrasi kali ini bisa benar-benar bersih, adil, dan sah? (Carly)