Jakarta, Berita Merdeka Online – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani dan mengejutkan dengan membubarkan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), sebuah tim bentukan era Presiden Joko Widodo yang selama ini menjadi garda terdepan dalam memberantas praktik pungutan liar di berbagai lini birokrasi.
Keputusan ini, tentu saja, memunculkan reaksi beragam dari publik. Sebagian pihak khawatir pembubaran ini bisa mengurangi pengawasan terhadap pungli yang kerap terjadi di sektor pelayanan publik. Namun di sisi lain, Prabowo diyakini tengah menyiapkan sistem pengawasan baru yang lebih terintegrasi dan efisien, sebagai bagian dari reformasi menyeluruh dalam tata kelola birokrasi.
Prabowo dalam pernyataan resminya menyebutkan bahwa Tim Saber Pungli telah menjalankan tugasnya dengan baik selama hampir satu dekade. Namun, dinamika saat ini menuntut pembaruan pendekatan yang tidak lagi bertumpu pada razia lapangan semata, melainkan pada sistem digital, transparansi anggaran, dan penguatan etika aparatur sipil.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran memilih jalur transformasi kelembagaan ketimbang sekadar perpanjangan program lama. Tantangannya tentu besar: bagaimana menjamin bahwa semangat pemberantasan pungli tidak ikut lenyap bersama dibubarkannya satgas yang selama ini menjadi simbol gerakan bersih-bersih.
Dalam sejarahnya, Saber Pungli berhasil mengungkap ribuan kasus pungutan liar di sekolah, kantor pelayanan publik, dan sektor perizinan. Namun, sejumlah pihak menilai efektivitas tim ini mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir, di tengah perubahan strategi kejahatan birokrasi yang makin canggih.
Tugas ke depan pemerintah adalah meyakinkan publik bahwa pembubaran ini bukan akhir dari agenda antikorupsi, melainkan bagian dari restrukturisasi yang lebih luas, yang akan melahirkan lembaga baru atau mekanisme pengawasan yang lebih modern dan tidak mudah dilumpuhkan oleh oknum.
Langkah ini harus dibarengi dengan percepatan digitalisasi pelayanan publik, keterbukaan data, dan penguatan fungsi ombudsman serta inspektorat jenderal di tiap kementerian. Jika tidak, pembubaran ini bisa dipersepsikan sebagai pelemahan upaya reformasi.
Dalam politik, pembubaran kadang bukan berarti melemahkan—namun menguatkan dengan cara baru. Kini saatnya menunggu, apakah strategi antikorupsi ala Prabowo akan melampaui capaian Saber Pungli, atau justru membuka celah baru bagi para pelaku pungli untuk beraksi tanpa hambatan. (Red)
