Mohd. Saleh Puji Keberhasilan Bupati Bener Meriah

0
186

Bener Meriah, Beritamerdekaonline.com – Usai melaksanakan rapat badan anggaran (Bangar) terkait pertangungjawaban anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (APBK) Bener Meriah tahun anggaran 2019, resmi ditutup dua hari yang lalu.

Selanjutnya, pihak Legislatif (DPRK) Bener Meriah bersama pihak Eksekutif (Pemda) Bener Meriah menjadwalkan sidang Paripurna masa persidangan dua tentang pertangung jawaban anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggran 2019 yang dijadwalkan selama dua hari sejak 23 hingga 24 Juli 2020.

Sidang paripurna tersebut berlangsung di ruang sidang DPRK Bener Meriah, turut dihadiri Bupati Bener Meriah beserta seluruh Kepala SKPK, di pimpin langsung Ketua DPRK Bener Meriah Mohd Saleh, Wakil I DPRK Bener Meriah Tgk Husnul Ilmi, Wakil II DPRK Bener Meriah Anwar.

Ketua DPRK Bener Meriah MHD Saleh dalam pembukaan pidatonya menyampaikan, berdasarkan laporan keuangan Kabupaten Bener Meriah Tahun anggaran 2019 dapat dipahami secara keseluruhan.

Dikatakan Saleh, pelaksanaan APBK Tahun 2019 cukup baik dan mendapat penghargaan yang diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI ), dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) .

“Atas perolehan predikat WTP ke-6 kalinya tersebut, kami mengucapakan terimakasih kepada bupati terhadap kerja kerasnya dalam menjalankan pemerintahannya di daerah berhawa sejuk ini. Kita semua berharap dengan semakin baiknya laporan keuangan ini, maka, kami harapkan semakin baik pula pelayanan pemerintah bagi masyarakat Kabupaten Bener Meriah,” pinta Ketua DPRK Bener Meriah itu.

Kendati demikian, sambungnya dalam mencapai kesempurnaan masih dibutuhkan kerja keras agar prestasi yang diperoleh selama ini terus dipertahankan dan ditingkankan, ucapnya.

Sementara itu, dalam laporan pertangung jawaban pelaksanaan APBK Tahun anggran 2019 Bupati Bener Meriah, Tgk H Sarkawi menyampaikan, hal itu mengacu pada Peraturan Menteri dalam negeri (Permendagri) nomor. 13 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan peraturan Menteri dalam negeri nomor . 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri dalam negeri nomor. 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Menteri dalam negeri nomor. 24 Tahun 2013, tentang penerapan standar akuntansi Pemerintahan berbasis aktual pada pemerintahan daerah. Dasar pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah pendapatan, tegas Sarkawi.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Bener Meriah yang telah memberikan dukungan sepenuhnya terhadap seluruh program-program daerah sekaligus berperan aktif dalam mengawal pengelolaan pembangunan daerah sehingga dengan adanya dukungan tersebut Pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah dapat meraih kembali predikat WTP hingga 6 kali berturut-turut,”ujarnya.

Dihadapan pimpinan dan anggota DPRK Bener Meriah yang hadir, Sarkawi mengatakan, kedepan ia berkomitmen untuk tetap berusaha mempertahankan predikat WTP tersebut, tentunya dengkan kerjasama antara Eksekutif, legislatif, dan seluruh komponen semua itu dapat dicapai bersama-sama.

Sarkawi juga menyebutkan, atas saran, tanggapan, dan harapan yang disampaikan Pimpinan dan anggota Banggar DPRK Bener Meriah dalam pembahasannya nota perhitungan APBK akan dijadikan sebagai masukan dalam pelaksanaan penyelengaraan Pemerintah demi penyempurnaan tugas pada masa yang akan datang.

“Sehingga peran dan fungsi pemerintahan sebagai pelayan masyarakat dan penyelengara pemerintahan, pengelola keuangan, kesejahtraan masyarakat dapat tercapai,tutupnya. (Man)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here