Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Bengkulu hingga kini belum memiliki kepastian jadwal. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Organizing Committee (OC) Musda, Emil Reza Satyagraha, dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).
Menurut Emil Reza, pihaknya saat ini belum dapat memastikan kapan pelaksanaan Musda, dan juga belum mendapatkan keputusan dari DPP Partai Golkar, saat ini masih mempelajari petunjuk pelaksanaan (Juklak) terbaru yang telah diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar terkait tahapan dan mekanisme pelaksanaan Musda.
“Hingga saat ini memang belum ada kepastian mengenai kapan pelaksanaan Musda. Kami baru saja menerima Juklak terbaru dari DPP Partai Golkar yang mengatur pelaksanaan Musda DPD I di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Bengkulu,” ujar Emil Reza, di kediaman nya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam Juklak tersebut, disebutkan bahwa pelaksanaan Musda harus dilakukan paling lambat hingga akhir bulan Desember 2025. Hal ini memberikan waktu cukup panjang bagi panitia pelaksana untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan teknis dan administratif Musda secara matang.
“Kita diberikan batas waktu pelaksanaan Musda hingga akhir Desember tahun ini. Jadi, saat ini kami dari panitia pelaksana akan fokus mempelajari lebih dalam isi Juklak tersebut, agar seluruh proses Musda berjalan sesuai ketentuan partai dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelasnya.
Ia menambahkan, meskipun belum ditentukan kepastian Musda, komunikasi dengan berbagai unsur internal partai terus dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses Musda nantinya dapat berjalan demokratis, transparan, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di tubuh Partai Golkar.
“Yang pasti, kami ingin memastikan bahwa Musda ini akan terlaksana dengan baik. Koordinasi dengan DPD II dan stakeholder internal partai juga terus dilakukan,” tambah Emil.
Musda ke-XI Partai Golkar Provinsi Bengkulu nantinya akan menjadi momentum penting untuk memilih dan menetapkan kepengurusan DPD I yang baru, serta menyusun strategi politik partai ke depan, khususnya dalam menghadapi agenda-agenda politik nasional maupun daerah.