Medan, Berita Merdeka Online – Pemerintah Kabupaten Asahan kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Opini tersebut diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (23/5/2025), dalam rangkaian agenda penyerahan LHP bagi seluruh pemerintah daerah di wilayah Sumut.
Bupati Asahan H. Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si hadir langsung menerima dokumen penting ini, didampingi Wakil Bupati Rianto, SH., M.AP, dan Ketua DPRD H. Efi Irwansyah Pane, M.K.M. Kehadiran trio pimpinan daerah ini menjadi bukti solidnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.
Sejumlah pejabat strategis turut mendampingi, termasuk Sekda Asahan Zainal Aripin Sinaga, Kepala Inspektorat, Kepala BKAD, dan perwakilan OPD teknis. Semuanya menunjukkan komitmen kolektif dalam mendorong budaya akuntabilitas di setiap lini pemerintahan.
Opini WTP bukan sekadar penghargaan, tetapi penilaian profesional BPK bahwa laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan sistem pengendalian internal yang memadai, serta bebas dari salah saji material.
Bupati Asahan menyampaikan rasa syukurnya atas capaian ini. “WTP ke-8 ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah yang bersinergi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan profesional,” ujar Bupati.
Ia menegaskan bahwa WTP kali ini bukan pencapaian akhir, melainkan pijakan untuk terus memperbaiki dan memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. “Capaian ini juga menandai keberhasilan program 100 hari kerja kami di periode 2025–2030,” tegasnya.
Wakil Bupati Rianto menambahkan, raihan ini adalah buah dari kedisiplinan menyusun laporan keuangan yang tertib dan tepat waktu. Ia berharap, budaya kerja yang sudah terbangun dapat terus dijaga dan ditingkatkan demi kemajuan daerah.
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Asahan, H. Efi Irwansyah Pane menegaskan bahwa lembaganya akan terus mengawal dan mengawasi pengelolaan anggaran daerah. “Rekomendasi dari BPK akan menjadi catatan penting dalam pembenahan selanjutnya,” tandasnya.
Delapan kali berturut-turut meraih WTP adalah bukti nyata konsistensi Pemkab Asahan dalam menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan. Ini menjadi langkah nyata menuju Asahan yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan. (Dodi Antoni)