Jakarta, Berita Merdeka Online – 26 Juni 2025. Dalam upaya memperkuat kebijakan sosial di daerah, Pemerintah Kabupaten Asahan melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Sosial Republik Indonesia dan menggelar pertemuan dengan Menteri Sosial RI, Dr. H. Syaifullah Yusup, pada Rabu (26/6).
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH., MAP bersama jajaran pejabat daerah. Pertemuan ini menjadi langkah konkret untuk menjembatani kebutuhan masyarakat daerah dengan kebijakan pusat yang lebih terintegrasi.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Asahan mengusulkan peningkatan kuota BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) khusus bagi masyarakat miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Rianto menekankan bahwa akses terhadap layanan kesehatan adalah hak dasar yang harus dipenuhi, terutama bagi kelompok prasejahtera yang rentan secara ekonomi dan kesehatan. “Masih banyak warga kami yang masuk DTKS tapi belum mendapatkan jaminan karena keterbatasan kuota nasional,” ujar Rianto.
Isu pendidikan juga menjadi sorotan. Pemkab Asahan mengusulkan program Sekolah Rakyat, sebagai alternatif pendidikan non-formal bagi anak-anak dari keluarga miskin, korban putus sekolah, hingga komunitas adat terpencil. Program ini diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas akademis, tapi juga tangguh secara karakter dan sosial.
Selain dua isu utama di atas, Pemkab Asahan juga menyampaikan permohonan dukungan terhadap:
- Penguatan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)
- Bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas
- Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
- Program Rehabilitasi RTLH melalui pendekatan Rumah Sejahtera Terpadu
- Semua usulan ini dilandasi oleh data lapangan dan hasil pemutakhiran sosial di tingkat daerah.
Mensos Syaifullah Yusup menyambut baik semangat kolaboratif dari Pemkab Asahan. Ia menegaskan bahwa pihak Kementerian terbuka terhadap gagasan dan program yang berpihak pada rakyat serta selaras dengan visi nasional.
“Saya sangat menghargai inisiatif dari Asahan. Data yang akurat dan keberpihakan terhadap rakyat adalah dasar kuat untuk kita melangkah bersama,” ujar Mensos.
Pertemuan diakhiri dengan penyerahan dokumen usulan resmi dari Pemkab Asahan serta sesi foto bersama sebagai tanda komitmen bersama dalam membangun sistem kesejahteraan yang adil dan inklusif.
Dodi Antoni Berita Merdeka Online