Peyidik Unit Tipikor Sat reskrim Polres Rote Ndao, Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Secara Profesional

0
73

BeritaMerdekaOnline.com, Kupang – Polres Rote Ndao melalui Unit Tipikor Sat Reskrim melaksanakan giat interogasi atas laporan/pengaduan ke Sat Reskrim Polres Rote Ndao untuk mempercepat pengungkapan tindak Pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Rote Ndao.

“Dengan pelaksanaan giat riksa/interogasi merupakan upaya pengungkapan dan memberikan kepastian hukum demi terciptanya Kamtibmas yang aman dan nyaman.”

Hal yang sama dikatakan Kasat Reskrim Iptu Yames J. Mbah, pada hari Senin (3/5/2021). Pelaksanaan riksa/interogasi dilakukan guna mempercepat proses hukum dan memberikan kepastian hukum.

Terkait laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan pertanggungjawaban fiktif dana bantuan keuangan partai politik PDI Perjuangan Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran (TA) 2019, Polres Rote Ndao akan mengundang dan menghadirkan pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan/pengaduan agar semakin cepat proses dan memberikan kepastian hukum sehingga pelapor/pengadu merasa terlayani,” jelas Iptu Yames J. Mbau, saat dikonfirmasi.

Berdasarkan laporan masyarakat tertanggal 1 Maret 2021 dengan nomor LP/02/III/2021/Reskrim, penyidik telah mengumpulkan dukumen dan juga sudah meminta keterangan kepada para pihak, diantaranya Dikson Suwongto yang adalah mantan bendahara PDIP Rote Ndao, Roni Kollo sebagai saksi, dan Erna Tomasui, sebagai saksi serta Mesak Bentura, juga sebagai saksi.

Dalam laporan/pengaduan masyarakat tersebut, mengatakan bahwa telah terjadi indikasi korupsi atau dugaan penyalahgunaan keuangan partai politik PDIP Rote Ndao TA 2019 sebesar Rp. 67.858.672 dan dugaan pemalsuan tandatangan dengan alasan untuk biaya transportasi sewa kendaraan sebesar Rp. 15 juta, namun yang bersangkutan dalam hal ini Roni Kollo mengaku tidak pernah menerima uang dimaksud dari DPC. PDIP Rote Ndao, namun dalam laporan pertanggungjawaban serta kwitansi ada tertulis nama Roni Kollo sebagai penerima.
Selain itu, dalam pengaduan tersebut juga menyebutkan, berdasarkan bukti kwitansi ada uang untuk sewa kantor sekretariat Rp. 10 juta untuk 1 tahun, tapi pemilik rumah dalam hal ini, Erna Tomasui mengaku tidak pernah menerima uang yang termuat dalam kwitansi dimaksud.

“Beta kasih sewa Beta pung rumah, tapi beta belum pernah terima uang sewa, yang beta dapat hanya janji sa,” jelas Erna Tomasui.

Editor : Albon

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here