SEMARANG, Berita Merdeka Online – Dalam program 100 hari kerja Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng dan Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) telah menjalankan sejumlah program prioritas untuk masyarakat.
Kepala Disperkim, Yudi Wibowo, mengatakan bahwa pemerintah kota telah merealisasikan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pembangunan rumah baru dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
“Program pembangunan rumah baru tahun 2025 ini ada 10 unit, dan kami ajukan tambahan 10 unit di anggaran perubahan. Mudah-mudahan disetujui oleh Ibu Wali,” kata Yudi, Kamis (29/5).
Untuk mendapatkan bantuan rumah baru, warga harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), belum memiliki rumah, dan tergolong MBR.
Bantuan yang diberikan sebesar Rp 40 juta, namun jika penerima ingin menambah dana pribadi untuk membangun rumah lebih layak, hal tersebut diperbolehkan. Lokasi pembangunan mencakup wilayah Gunungpati, Mijen, dan Genuk.
Program ini juga menyasar penghuni rumah susun (Rusun) yang memiliki lahan dan ingin membangun rumah sendiri, agar bisa keluar dari Rusun dan memberi tempat bagi warga lain yang membutuhkan.
Sementara itu, untuk program RTLH, tahun ini ditargetkan 560 unit rumah. Dalam 100 hari pertama, sudah 70 unit yang selesai diperbaiki.
Pelaksanaan dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat (Pokmas), dengan sistem belanja bahan bangunan di toko sekitar lokasi. Pemkot langsung membayar toko dan tukang, sementara penerima manfaat hanya mengelola proses pembangunan.
Selain program perumahan, Disperkim juga mengintervensi sektor infrastruktur lingkungan, seperti pembangunan saluran drainase, pavingisasi, pengaspalan jalan, dan pembangunan talud.
Pekerjaan infrastruktur ini berasal dari masukan melalui program swakelola dan aspirasi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
“Fokus kami adalah membantu masyarakat tidak hanya punya tempat tinggal yang layak, tapi juga lingkungan yang lebih baik,” pungkas Yudi.(day)