Semarang Sedang Tidak Baik-Baik Saja, LSM Soroti Aroma KKN yang Mulai Muncul di Pemerintahan Baru

SEMARANG, Berita Merdeka Online – Kota Semarang tengah menghadapi berbagai persoalan serius yang dinilai merusak citra dan tatanan pemerintahan.

Ketua LSM Satrio Pandawa Lima Jawa Tengah, Didik Agus Riyanto, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Kota Atlas yang menurutnya kini “sedang tidak baik-baik saja”.

Pria yang akrab disapa Mas Kaji ini menyoroti sejumlah persoalan krusial, mulai dari kasus korupsi yang menyeret mantan Wali Kota Semarang beserta suaminya, hingga praktik nepotisme yang ditengarai mulai mewarnai pemerintahan baru.

“Coba KPK turun ke dinas dinas terkait di kota semarang atau ke kecamatan di kota semarang, periksa kekayaan camat camat dan oknum oknum dinas pasti angka kekayaannya fantastis. Kita ambil contoh saja dinas pendapatan daerah, banyak oknum tertentu yang diduga bermain pajak dengan beberapa rumah makan besar yang ada di kota semarang dengan bekerja sama dengan oknum lembaga, atau camat yang ikut bermain proyek dengan kontraktor,” ujar Didik, Sabtu (28/6/2025).

Tak hanya itu, Didik juga membongkar indikasi praktek pencucian uang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Ia mengaku mendapat informasi dari rekan-rekannya bahwa ada aliran dana misterius ke rekening pegawai dari bank pemerintah, yang kemudian raib tanpa jejak.

“Saya pernah mengobrol dengan teman yang bekerja di Bapeda, kalau di rekening dia dan beberapa temannya pernah ada transferan masuk dari bank pemerintah, tapi uang itu langsung hilang lagi. Uang masuk sekitar 10 jutaan dan tidak bisa ditarik. Uang masuk terus hilang lagi. Awalnya dia mendapatkan info dari teman sekantornya, kemudian dia mengalami dan mendapatkan bukti sendiri,” terangnya.

Didik juga menyoroti dugaan penyalahgunaan dana publik di salah satu kecamatan.

Dana tersebut disebut-sebut digunakan untuk mendukung aktivitas pembuatan konten sang camat, namun hingga kini tak ada laporan pertanggungjawaban yang jelas.

“Banyak kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang ada di kota semarang yang belum terungkap. KPK harus turun tangan lebih lanjut,” tegasnya.

Kondisi kian memprihatinkan dengan munculnya indikasi nepotisme dalam pemerintahan baru.

Ia menuding Wali Kota Semarang yang baru lebih memprioritaskan loyalis dan tim suksesnya untuk menduduki posisi strategis.

“Ini sangat mengkhawatirkan. Jangan jadikan jabatan publik sebagai ladang kekuasaan kelompok. Kota Semarang butuh sosok-sosok bersih dan berkompeten, bukan sekadar orang dekat wali kota atau mantan tim sukses,” ujar Didik.

Ia juga menyoroti kisruh lahan parkir di Kota Semarang yang hingga kini belum terselesaikan.

Menurutnya, polemik tersebut hanya memperlihatkan lemahnya tata kelola kota dan pembiaran terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

“Semarang harusnya ditata menjadi lebih baik dengan orang orang yang benar benar bersih dan bukan karena dekat dengan pimpinan dan dulu menjadi timses waktu pemilihan wali kota. Cari orang orang yang benar benar mampu, orang orang yang bersih dari korupsi. Saya minta kepada KPK untuk turun ke kota semarang, sapu bersih tindak korupsi yang ada di kota semarang ini. Jangan jadikan kota semarang sebagai sarangnya para koruptor,” pungkas Didik. (dar)