Terkait Hutan Adat Kapuas Ngaju, Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Nagih Janji Bupati

0
1976
Foto : Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Berinto SH, Sabtu (14/11/2020). (Hazirin).

KAPUAS, Beritamerdekaonline.com – Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, pada KUA PPAS APBD 2021 belum sepenuhnya memihak kepada kearipan lokal di Kabupaten Kapuas, hal ini diungkapkan Berinto SH, Anggota DPRD Kabupaten Kapuas dari Fraksi Partai Nasdem, Sabtu (14/11/2020), saat di hubungi beritamerdekaonline.com.

Menurut Berinto, dikarenakan sejak kemerdekaan republik ini, masih belum terlihat adanya tanda-tanda perlindungan Hutan Adat di Kabupaten Kapuas, seperti di Desa Tumbang Manyarung, Tumbang Tihis, Lawang Tamang dan Tanjung Rendan, sudah ada desanya.

“Namun untuk hutan Desa itu ya hutan desa, hutan adat ya hutan adat, difinisinya jelas berbeda, jangan disamakan hutan adat dan hutan desa,” kata Berinto.

Lanjut Berinto, dirinya sebagai anggota DPRD Fraksi Partai Nasdem, Kabupaten Kapuas, dari Dapil 3 Kapuas Ngaju, ia sangat kecewa melihat kebijakan penerintah Kabupaten Kapuas, selama kurang lebih 7 tahun terakhir ini.

“Mereka tidak memperlihatkan komitmen untuk melindungi, mengakui dan menetapkan hutan adat sebagai kebijakan prioritas, seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Kapuas mengusulkan kepada kementrian lingkungan hidup dan kehutanan RI melalui Gubernur Kalimantan Tengah, agar tanah adat di Kabupaten Kapuas mendapatkan pengakuan dan penetapatan tanah adat,” ucapnya.

“Bagaimana mau di akui negara dan pemerintah, programnya saja tidak ada, seharusnya ada program jemput bola untuk.melakukan inventarisasi, verifikasi dan pengusulan penetapan tanah adat pada KUA PPAS tahun 2021, sepertinya sengaja tidak dijadikan program prioritas dan kebijakan seperti itu dan menguntungkan kelompok kapitalis,” tambahnya.

Selain itu, Lanjut Anggota DPRD ini, surat keterangan tanah adat yang dikeluarkan oleh seorang Damang Menjafi, tidak berdaya untuk mempertahankan tanah adat, apabila sudah berbenturan dengan ijin usaha perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan HPH.

“Malah Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, bilang, nanti tunggu Pak Berinto ajukan sebagai usulan aspurasi pada tahun 2022, sedangkan saya menagih janji pada komitmen visi misi Ben-Nafiah pada tahun 2018 yang lalu,” tuturnya.

Dia melanjutkan, Kalau melihat kebijakan KUA PPAS pada 2021 seperti ini, sangat tidak berpihak kepada tanah leluhur, bukan ia berhalusinasi tetapi Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas yang tidak bisa memberikan  visi misi Ben-Nafiah, Pada kwbijakan yang tertuang di KUA PPAS 2021.

“Kami merasa sebagai orang asing ditempat kelahiran sendiri, kebijakan KUA PPAS 2021 tidak mengacu kepada falsapah zaman dulu, dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung,”jelas Berinto.

Pemerintah Kabupaten Kapuas disini, kata Berinto, selalu salah memahami apa yang ia sampaikan, dirinya tidak punya maksud untuk memojokan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas, tetapi dirinya memiliki tanggung jawab, untuk menyampaikan aspirasi rakyat dari pedalaman Kapuas, agar hutan adat dipedalaman Kapuas, tidak hanya tinggal cerita sebagai hutan adat tempat berburu dan lain lain.

“Coba sekarang pemerintah daerah Kabupaten Kapuas, untuk membuka mata dan melihat hutan yang ada di Kapuas Hulu, sekarang sudah dikuasaioleh kelompok Kapitalis baik HPH, Tambang dan Sawit,” bebernya.

“Ini yang saya perjuangkan, salahkah saya memperjuangkan tanah adat leluhur saya, supaya negara dan pemerintah mengakuinya,” Pungkas Berinto. (Hazirin).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here